Menu Utama
Arsip-arsip
Artikel Terbaru
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Perumusan Keluaran Kegiatan (Output) beserta Satuannya
- Standar Biaya Tahun 2011
- Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010
- Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah AGung RI Periode Tahun 2009
- SEMA No. 12 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan
- SK KMA tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Kepegawaian
- Netralitas PNS dalam Pemilu (SE/07/M.PAN/7/2009)
- Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
Berita Lainnya
- PENGUMUMAN KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
- Pelantikan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung
- Selamat.....
- Bimbingan Teknis Kepaniteraan Peradilan Umum se wilayah Jawa Barat
- Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Perikanan Tahun 2012
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Agung Tahun 2011
- Perubahan Format Laporan Penyerapan Anggaran Tahun 2012
- RALAT JADWAL DIKLAT PRAJABATAN TAHUN 2012
- Pemberitahuan Pelaksanaan Acara Bintek Perkara Peradilan Umum
- Pembinaan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Links
Tag Cloud - tun
Pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja
Di tulis pada Senin, 27 September 2010 09:01:32 oleh admin
JAKARTA - MA; Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, perihal Pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja Untuk Bulan Juni, Bulan ke 13 dan Bulan Juli 2010 Serta Permintaan Data Pertanggungjawaban Dimuka Untuk Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Agustus dan Bulan September 2010, berikut ini kami sampaikan lampiran terkait hal tersebut diatas.
Dengan catatan tambahan bahwa untuk usulan bulan Agustus dan September 2010 satuan kerja wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung sudah diterima di Pengadilan Tinggi Bandung paling lambat tanggal 6 Oktober 2010.
Laporan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja
Di tulis pada Senin, 17 Mei 2010 11:50:49 oleh admin
BANDUNG - ADMIN; Disampaikan dengan hormat bahwa terhitung Tahun Anggaran 2010, laporan pertanggungjawaban tunjangan kinerja harus dilengkapi dengan Tanda terima, rekapitulasi absensi, rekapitulasi potongan dan rekening koran. Untuk pertanggungjawaban bulan Januari dan Pebruari 2010 agar segera mengirimkan rekening koran melalui fax Pengadilan Tinggi Bandung (022) 2500026 atau (022) 2531267 untuk melengkapi pertanggungjawaban yang telah dikirim ke Biro Keuangan MARI.
Pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja
Di tulis pada Kamis, 03 September 2009 09:13:16 oleh admin
Menindak lanjuti Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Tanggal 1 September 2009 perihal Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja bulan Juli-Agustus kepada seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung dimohon segera mempertanggungjawabkan Tunjangan Khusus Kinerja yang telah diterima dan mengajukan permintaan pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja bulan Juli-Agustus 2009 berdasarkan Rekapitulasi Absen paling lambat diterima oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 September 2009 untuk diteruskan ke Mahkamah Agung Cq Biro Keuangan surat terlampir disini
KMA Melantik KPT dan KPT TUN
Di tulis pada Jumat, 29 Mei 2009 08:44:40 oleh admin
JAKARTA – MA. Ketua Mahkamah Agung melantik dan mengambil sumpah Tiga Ketua Pengadilan Tinggi dan Dua Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada hari Kamis, 28 Mei 2009 . Bertempat di Ruang Kusumah Atmadja, pukul 10.00 WIB, acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung, Wakil Ketua Bidang Nonyudisial Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Para Pejabat Eselon I dan II, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Para Ketua Pengadilan Negeri dari Empat Lingkungan Peradilan se-Jabodetabek, dan undangan lainnya. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 060 A/KMA/SK/IV/2009 tentang pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Surat Keputusan Nomor 068/KMA/SK/V/2009 tentang pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi.
Dalam sambutannya, Harifin A Tumpa mengatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi memiliki tanggung jawab dalam membentuk peradilan yang lebih baik ke depannya, khususnya dalam menjalankan kode etik dan prilaku hakim. Berikut Nama Ketua Pengadilan Tinggi 1. SUGENG ACHMAD YUDHI, SH Jabatan Lama : Pembina Utama/ Hakim Utama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Jabatan Baru : Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 2. I GUSTI MADE ANTARA, SH Jabatan Lama : Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Jabatan Baru : Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar 3. Hj. PARTINIA ALAMSJAH, SH Jabatan Lama : Pembina Utama/ Hakim Utama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Jabatan Baru : Pembina Utama/ Hakim Utama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Berikut nama para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 1. R.O. BARITA SIRINGIRINGO, SH Jabatan Lama : Hakim Utama Muda/ Pembina Utama Madya/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Jabatan Baru : Hakim Utama Muda/ Pembina Utama Madya/ Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 2. SUDARTO RADYOSUWARNO, SH Jabatan Lama : Hakim Utama/ Pembina Utama/ Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jabatan Baru : Hakim Utama/ Pembina Utama/ Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Petunjuk Izin Penyidikan
Di tulis pada Selasa, 12 Mei 2009 12:15:39 oleh admin
SEMA No. 09 Tahun 2009 tentang Petunjuk Izin Penyidikan terhadap Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD.
Gallery
