PARIS - badilag.net

Setelah mengeluarkan  Perma 1/2008 tentang Mediasi, Mahkamah Agung gencar melakukan upaya penguatan kualitas aparaturnya dibidang mediasi. Berbagai kegiatan dilakukan untuk tujuan ini, mulai penyelanggaraan Diklat untuk sertifikasi mediator, sosialisasi, hingga melakukan short course.  Belakangan ini, 8 orang delgasi MA melakukan short course mediasi di Prancis.

Peluncuran Sistem Manajemen Perkara dan Informasi Berbasis Teknologi

Di tulis pada Jumat, 26 Juni 2009 14:04:04 oleh admin 

JAKARTA - MA; Peluncuran Akbar Sistem Manajemen Perkara Pengadilan dan Informasi Publik Berbasis Teknologi di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Juni 2009, merupakan akhir peluncuran hal serupa di lima pengadilan percontohan di Indonesia. Sebelumnya peluncuran akbar dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Maret 2009, di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 April 2009, di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Mei 2009 dan di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Mei 2009.

Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MA

Di tulis pada Kamis, 25 Juni 2009 10:05:57 oleh admin 

 JAKARTA – MA; Pelatihan untuk pelatih (ToT) dan Pelatihan bagi pemula Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) kembali diselenggarakann Mahkamah Agung RI. Bertempat di Pusdiklat MA RI di kawasan Mega Mendung. Pelatihan ini merupakan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Indonesia Control of Corruption Project (ICCP). Acara ini dibuka oleh Ketua Muda Pembinaan MA RI Bapak Widayatno Sastro Hardjono, SH, MSc. Pelatihan ini berlangsung anggal 23-26 Juni 2009 bagi angkatan I dan II.

 

Situs Pengadilan Tinggi Bandung yang baru

Di tulis pada Selasa, 16 Juni 2009 12:17:07 oleh hendry 

Hari ini situs pengadilan tinggi bandung mengalami perubahan besar, dari tampilan yang lebih menarik, fasilitas yang di tambah dan di sempurnakan sampai menambahan beberapa fasilitas seperti polling, populer posting, penggunaan tag.

Semoga tampilan situs pengadilan tinggi bandung yang baru ini bisa di terima dan bermanfaat.

 

Terima kasih

 

Website Administrator

Klarifikasi atas Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat

Di tulis pada Jumat, 12 Juni 2009 03:10:53 oleh admin 

JAKARTA - MA, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan surat  klarifikasi atas dikeluarkannya Surat Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 01 Mei 2009 tentang Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat yang ditujukan kepada DPP Kongres Advokat Indonesia (Surat No. 064/KMA/V/2009 tanggal 18 Mei 2009) dan DPP Peradi (Surat No. 065/KMA/V/2009 tanggal 20 Mei 2009).

Sosialisasi SK Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007

Di tulis pada Jumat, 12 Juni 2009 01:14:26 oleh admin 

JAKARTA - MA, Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara menyadari pentingnya keterbukaan informasi public di lingkungan peradilan.Untuk itu, memberikan pelayanan informasi menjadi salah satu tanggung jawab lembaga peradilan di tanah air.

Maka, Rabu 10 Juni 2009, bertempat di hotel The Jayakarta Daira Palembang, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung mengadakan acara sosialisasi keterbukaan informasi public yang tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor SK 144/KMA/SK/VIII/2007 dan pemanfaatan database himpunan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berlangsung 9 juni 2009 -12 juni 2009 .

Acara yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, Nurhadi, SH,MH yang mewakili Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Sosialisasi ini dihadiri oleh Prof. Dr, Takdir Rahmadi, SH, LLM selaku narasumber, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Seluruh Ketua Pengadilan wilayah propinsi Lampung dan Sumatera Selatan pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Dalam sambutannya, Nurhadi, SH, MH berharap acara sosialisasi semacam ini dapat mendorong pengembangan pembaruan di Peradilan, melalui langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengembangkan teknologi di bidang informasi. Lahirnya pelayanan meja informasi merupakan salah satu bentuk nyata dari SK 144/KMA/SK/IIIV/2007 dimana public dapat mengakses segala informasi peradilan, khususnya yang menyangkut dengan informasi perkara. Melalui layanan meja informasi yang bersifat online, public juga bisa membuat permohonan informasi dan pengaduan.

Keterbukaan informasi juga meliputi penyediaan produk hukum Mahkamah Agung yang juga dapat diakses public secara online. Melaui menu legislasi online di website Mahkamah Agung publik bisa mendapatkan produk hukum yang dibutuhkan. Produk hukum merupakan khususnya Peraturan Perundang-undangan merupakan komponen yang penting didalam menunjang kinerja lembaga Peradilan.

Keterbukaan informasi publik hendaknya ditanggapi positif oleh berbagai pihak. Didukung dengan teknologi informasi, sudah saatnya Mahkamah Agung memprioritaskan kepuasan publik dengan penyediaan informasi untuk mendukung transparansi peradilan

Pemanggilan Seleksi Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi

Di tulis pada Senin, 08 Juni 2009 02:33:21 oleh admin 

Pembekalan Administrasi Bagi Panitera dan Wakil Panitera di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2009

Di tulis pada Jumat, 29 Mei 2009 09:24:35 oleh admin 

JAKARTA - Badilum. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Cicut Sutiarso, SH. M.Hum  membuka secara resmi acara Pembekalan Administrasi Umum bagi Panitera & Wakil Panitera Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 08.00 WIB di Hotel Maharaja – Jakarta. Acara tersebut juga dihadiri oleh segenap Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pada kesempatan acara pembekalan ini yang diikuti 100 Panitera & Wakil Panitera seluruh Indonesia yang berlangsung selama 4(empat) hari tersebut, Direktur Jenderal menyampaikan bahwa pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial di bidang administrasi bagi para Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan, dalam rangka menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam pengelolaan organisasi pengadilan, baik untuk saat ini maupun untuk waktu yang akan datang.

Seperti diketahui, bahwa kompleksitas tantangan pengadilan dalam memenuhi dan atau menyelesaikan tuntutan masyarakat pencari keadilan, baik di bidang teknis judisial maupun teknis administrasi, bukanlah semakin ringan tetapi justru semakin berat. Untuk itu, melalui kegiatan Pembekalan Administrasi Umum bagi Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan ini dapat diharapkan semakin tersedianya sumber daya manusia yang kredibel dan profesional.

PELATIHAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI ANGKATAN VI

Di tulis pada Jumat, 22 Mei 2009 01:25:22 oleh admin 

JAKARTA-MA. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial telah mengirimkan 2 surat dengan nomor: 17/Wk.MA.Y/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia. Perihal Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi Angkatan VI untuk mendukung rencana program sertifikasi Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

 

Untuk daftar nama calon peserta dikirim ke Sekretariat Panitia Pelaksana Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi Angkatan VI melalui faks nomor (021) 3521258, dan (021) 3861358, selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2009.

 

Lampiran surat-surat tersebut:

1. Mengenai persyaratan pelatihan hakim dalam perkara korupsi angkatan VI dapat didownload di sini.

2. Daftar jumlah calon peserta dapat didownload di sini.

Mutasi : Motivasi Untuk Lebih Dinamis dan Kreatif

Di tulis pada Rabu, 15 April 2009 04:29:32 oleh admin 

BANDUNG-Humas. Rabu, 15 April 2009, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung H. Suwardi, SH. dalam sidang luar biasa telah melaksanakan peengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber.
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka yang baru Sukoharsono, SH (sebelumnya Wakil Ketua PN Majalengka) menggantikan Junilawati Harahap, SH yang diangkat menjadi Hakim PN Medan dan Sulisdiyanto, SH (Sebelumnya Wakil Ketua PN Tuban) menggantikan H. Aksir, SH yang diangkat sebagai Hakim PN Jakarta Selatan.
Dalam sambutan pelantikannya, H. Suwardi, SH menyatakan bahwa Alih tugas dengan sendirinya dapat memotivasi pejabat untuk lebih dinamis dan kreatif dalam melaksanakan visi dan misi instansi bersangkutan. "Terlalu lama seorang pejabat berada disuatu tempat, akan menimbulkan kejenuhan" tegasnya. Dengan promosi jabatan, merupakan amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
Pada kesempatan itu juga Ketua Pengadilan Tinggi meminta kepada para Hakim, pejabat struktural dan fungsional serta karyawan di PN Majalengka dan Sumber untuk tetap memberikan bantuan dan masukan yang benar serta dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Ketua Pengadilan yang baru.

Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian

Di tulis pada Kamis, 02 April 2009 12:49:27 oleh naz 

JAKARTA-MA. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI. Sekretaris Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor : 152/Bua.2/07/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 perihal Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian menyampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung RI, para Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI, para Kepala Badan Mahkamah Agung RI, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

Diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tim MCC – ICCP selanjutnya akan mendistribusikan komputer, 2 (dua) buah server dan pembangunan jaringan internet pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding serta Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia.

2. Bahwa untuk memastikan implementasi dan penggunaan sistem ini, maka kepada saudara untuk menginstruksikan para peserta/pegawai yang telah mengikuti pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian untuk segera melaksanakan/menjalankan sistem tersebut di unit/satker masing – masing.

3. Kepada pegawai Pengadilan Tingkat Banding yang telah mengikuti pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian agar melaksanakan pelatihan kepada Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan masing – masing yang belum mendapatkan pelatihan dari MCC – ICCP.

Standarisasi Spesifikasi Teknis Pengembangan TI di Pengadilan

Di tulis pada Selasa, 31 Maret 2009 11:46:38 oleh naz 

BANDUNG-Humas. Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan surat Nomor 091/SEK/01/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang standarisasi spesifikasi teknis perangkat yang akan digunakan dalam pembangunan sistem informasi di pengadilan.

Diharapkan standar spesifikasi teknis tersebut menjadi rujukan perangkat sistem informasi yang akan dibangun atau dikembangkan di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Sosialisasi UU No. 11 2008 Tentang Informasi dan Elektronika

Di tulis pada Jumat, 27 Pebruari 2009 02:26:32 oleh naz 

JAKARTA-MA, Kamis 26 Februari 2009 Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Nurhadi, SH., MH. Mewakili Sekretaris Mahkamah Agung membuka secara resmi sosialisasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik di Hotel Redtop Jakarta. Penyelenggaraan sosialisasi wujud kerjasama Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Ditjen Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informasi, dengan peserta para Hakim Tinggi Jakarta dan Hakim Pengadilan Negeri se Jakarta, bogor, Depok, Cibinong, Tangerang dan Bekasi serta Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bergabung dengan para Kepala Biro Hukum Departemen dan Lembaga Non Departemen.

Dalam sambutannya Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung menekankan pentingnya menumbuhkembangkan persamaan persepsi terhadap pemahaman penanganan tindak pidana Ciber Crime

Mediasi Perlu Ditangani Secara Profesional

Di tulis pada Senin, 16 Pebruari 2009 01:16:14 oleh naz 

JAKARTA-Badilag.net. “Sangat bagus”. Itulah kesan Atja Sondjaja, SH, Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI, ketika ditanya komentarnya terhadap pelaksanaan mediasi di “Superior Court” Washington DC, AmerikaSerikat. Komentar itu dilontarkan Atja, setelah rombongan MA-RI mengadakan studi khusus tentang mediasi di pengadilan tingkat pertama di Distric Columbia itu, minggu lalu.

Lebih lanjut, Ketua Muda yang banyak menaruh perhatian terhadap mediasi ini menyatakan bahwa pengadilan di Indonesia harus banyak belajar dari negara-negara maju di bidang mediasi ini. Mediasi di negara-negara maju ditangani demikian profesional, sehingga kepuasan para pihak sangat tinggi.

 “Indonesia harus terus melakukan pelatihan-pelatihan mediasi, sehingga para mediator bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya”, tegas Atja. Diharapkannya pula agar lembaga-lembaga pelatihan yang bersertifikat dari Mahkamah Agung terus dikembangkan, sehingga mediator-mediator profesional lebih banyak lagi dihasilkan.

Demikian bagusnya sistem pelatihan dan proses mediasi di pengadilan-pengadilan negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, Cina dan Jepang, Atja mengharapkan agar hakim-hakim mediator Indonesia banyak belajar dari mereka. “Kita lakukan kerjasama dengan negara-negara tersebut, agar para hakim mediator kita melihat dan belajar di pengadilan-pengadilan mereka”, tegasnya.

Para Pihak di Superior Court Washington DC, 90% Puas Dengan Solusi Mediasi

Mediasi yang dilakukan di Family Court yang berada di bawah Superior Court Washington DC, sebagaimana di negara-negara maju lainnya, sangat memuaskan para pihak yang bersengketa.

Ada dua jenis mediasi, yaitu “Family Mediation” dan “Child Protection Mediation”. Kedua-duanya ditangani oleh Bagian Penanganan Sengketa (Dispute Resolution Division). Hasil survey terhadap para pihak yang menggunakan jenis “Family Mediation”: 90% pengguna menyatakan puas dengan solusi yang dihasilkan, 94% menyatakan puas dengan proses mediasi, dan 97% menyatakan puas dengan kinerja para mediator. Sedangkan 95% dari pengguna “Child Protection Mediation” menyatakan bahwa mediasi itu sangat membantu, 57% menghasilkan kesepakatan penuh dan 38% lainnya “hanya” menghasilkan kesepakatan sebagian dari persoalan mereka.

Para Peserta Sangat Terkesan.

Setelah dijelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan Mediasi, para peserta short course sangat terkesan,. “Ini menggambarkan betapa profesionalnya penanganan mediasi di sini”, ungkap Dirjen Badilmiltun, Sonson Basar, yang ikut dalam short course tersebut.

Sementara itu, Dirjen Badilum, Cicut Sudiarso, menyatakan mediasi itu sangat penting untuk mengurangi jumlah perkara di pengadilan. “Memang, sebaiknya sengketa itu berakhir dengan damai”, ungkapnya. Dirjen yang kiayi ini, juga sangat salut dengan pelaksanaan mediasi di Family Court Washington DC ini.

Mediator.

Mediasi, yang di pengadilan keluarga ini bersifat “voluntary” dan sama sekali terpisah dari proses pengadilan, ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Sebut saja para mediatornya. Pengadilan mempunyai 3 mediator dari lingkungan pengadilan –bukan hakim- dan 36 mediator dari para profesional masyarakat.

Sebagai perbandingan, di Pengadilan Distrik Maryland yang berlokasi di Greenbelt, mediator itu hanya terdiri dari hakim magistrat yang tidak menangani perkara. Pengadilan ini tidak menangani perkara keluarga, sebab ini adalah pengadilan federal. Perkara keluarga ditangani oleh pengadilan negara bagian.

Di Superior Court Washington DC, para mediator harus sudah mengikuti pelatihan khusus minimum 65 jam dan kinerjanya dievaluasi serta harus mengikuti latihan tambahan setiap tahun. Pada umumnya mereka adalah para sarjana di bidang pekerja sosial, pendidikan, hukum, psychology, SDM dan bidang-bidang lainnya yang terkait.

Mereka sangat profesional dalam menghadapi para pihak: netral, menyenangkan dan tidak boleh memberikan nasehat, apalagi menentukan putusan. Mereka “hanya” memfasilitasi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan keinginannya secara bebas dan menciptakan suasana yang mengarah kepada pertimbangan yang terbaik untuk kepentingan keluarga dan anak.

Proses mediasi.

Mediasi betul-betul terpisah dari proses litigasi. Karena kesadaran dan kebutuhan, para pihak yang mempunyai masalah dengan keluarga dan anak, mendatangi “Dispute Resolution Division”, walaupun mereka tidak berperkara di pengadilan.

Setiap pertemuan mediasi dilakukan sekitar 2 jam. Biasanya setelah 3 atau 4 kali pertemuan, kesimpulan sudah dapat dihasilkan. Jika dicapai kesepakatan, dibuatkan draft kesepakatan. Jika disetujui, lalu ditandatangani para pihak. Jika sengketa itu merupakan perkara pengadilan, maka kesepakatan tadi diserahkan ke hakim yang menangani perkara. Jika tidak dicapai kesepakatan, proses perkara dilanjutkan.

Parent Education.

Hal menarik lainnya dari Superior Court ini adalah adanya pelatihan bagi para orang tua yang bermasalah. Pelatihan ini dilakukan di pengadilan pada setiap hari Sabtu selama 3 ½ jam.

“Sekitar 40% dari para pihak tidak mengikuti pelatihan”, kata Richard Becker, petugas program mediasi keluarga yang menerima peserta short course dari Mahkamah Agung RI, di Washington DC. Ini dapat difahami, sebab keluarga itu pada dasarnya sudah pecah.

Ketika ditanyakan oleh Atja Sondjaya, pimpinan rombongan shortcourse ini, tentang perceraian, apakah pada umumnya mereka sepakat untuk bercerai atau sepakat untuk rukun kembali, Richard menjelaskan bahwa keluarga yang sudah pecah ini jarang sekali dapat rukun kembali. Jadi, keberhasilan mediasi ini dalam hal-hal di luar perceraian. “Kebanyakan kasus adalah datang dari ‘unmarried parents’ ”, Richard menegaskan. (‘unmarried parents’ diterjemahkan sebagai orang tua/pasangan yang tidak menikah, atau sudah pisah, red).

Biaya mediasi

Secara teoritis, mediasi itu memerlukan biaya. Biaya ini dibayar oleh para pihak. “Tapi dalam kenyataannya, pada umumnya mereka tidak membayar, sebab kebanyakannya orang miskin”, kata Richard lagi.

Diperoleh informasi bahwa pada umumnya biaya mediasi itu adalah untuk para mediator yang dibayar $60 setiap kali melakukan pertemuan mediasi. Atau sekitar $100 - $150 setiap kasus yang memerlukan mediasi.

Pada umumnya setiap kasus ditangani oleh seorang mediator. Namun kasus-kasus berat dapat ditangani oleh lebih dari seorang. Mediasi selalu dilakukan di ruang pengadilan, tidak dilihat siapa mediatornya, dari pengadilan atau dari luar pengadilan. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan dan yang lebih penting lagi untuk kepentingan keamanan para pihak dan si mediator itu sendiri.

 

Pemberian Sanksi bagi Instansi Pemerintah yang Terlambat Menyampaikan Laporan Realisasi PNBP

Di tulis pada Selasa, 03 Pebruari 2009 08:17:50 oleh naz 

BANDUNG-Humas. Sekretaris Mahkamah Agung, dalam suratnya Nomor : 029/SEK/I/I/2009 tertanggal 20 Januari 2009, meminta kepada Panitera Mahkamah Agung RI, para Direktur Jenderal, Kepala Badan, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia, untuk menginformasikan tentang Pemberian Sanksi bagi Instansi pemerintah yang tidak atau terlambat menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ).

Surat dan contoh form tersebut dapat didwonload < di sini >

Seluruh Fraksi Setuju RUU MA Dibawa ke Paripurna

Di tulis pada Rabu, 17 Desember 2008 04:03:01 oleh naz 

JAKARTA-hukumonline.com. Walaupun ikut menandatangani pernyataan persetujuan dibawa ke paripurna, F-PDIP, F-PPP, dan F-PKS mengajukan persyaratan atas dua pasal yang dianggap krusial, yakni Pasal 11 dan Pasal 81 huruf a. 

Pintu menuju sahnya RUU Mahkamah Agung (MA) tinggal selangkah lagi. Pada tanggal 18 Desember nanti, sudah terjadwalkan akan diadakan paripurna mengenai RUU ini. Hal tersebut terlihat ketika Komisi III mengadakan rapat kerja (Raker) bersama pemerintah, Selasa (16/12). Pada kesempatan raker ini, disepakati RUU ini dilanjutkan ke fase Pengambilan Keputusan Tingkat II dari seluruh fraksi yang ada di Komisi III.

Di penghujung rapat, seluruh fraksi yang diwakili oleh juru bicaranya bersama pemerintah, menandatangani pernyataan persetujuan. Namun, ada tiga fraksi yang menganggap perlu ada persyaratan di dua pasal yang dianggap krusial.

Pasal 11 RUU MA Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda MA dan Hakim Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul MA, karena:

1. Meninggal dunia

2. Telah berusia 70 tahun

3. Atas permintaan sendiri secara tertulis

4. Sakit jasmani dan rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau

5. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya

Fraksi PDIP, dalam pandangan mini fraksi, yang disampaikan oleh Muhammad Nurdin mengatakan ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian. Dalam usia pensiun hakim agung, fraksi ini menyatakan penolakannya atas usia 70 tahun, dan mengusulkan usia 65 tahun.

F-PDIP ingin tetap mengacu pada draft Badan Legislasi, dimana seluruh fraksi pada saat itu menyetujui usia pensiun hakim agung 65 tahun. Usia 70 tahun tersebut, menurut Nurdin, akan berpengaruh pada kinerja Komisi Yudisial (KY) dalam rangka penegakan hukum. Tugas KY dalam merekrut calon hakim agung demi proses regenerasi di MA juga akan terhambat. “Memaksakan usia pensiun 70 tahun, berarti memberikan legitimasi kuat pada kekhawatiran publik berupa dukungan status quo, dalam kepemimpinan MA yang kinerjanya masih dirasakan mengecewakan masyarakat,” ujarnya.

Bukan hanya itu, F-PDIP juga meminta Pasal 81 huruf a RUU MA tentang pengelolaan keuangan diubah. Ia berpendapat keuangan MA yang berdasarkan UU seharusnya dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya, F-PDIP mengusulkan tetap dibukanya peluang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memeriksa keuangan di MA.

Pasal 81 huruf a RUU MA

(1) Anggaran MA dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (

2) Dalam mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara perdata, baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, maupun penyelesaian perkara tata usaha negara

(3) Untuk penyelesaian perkara perdata dan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak/para pihak yang berperkara (

4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

(5) MA berwenang menetapkan dan membebankan biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diperiksa oleh BPK sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan (6) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dilakukan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik

Secara khusus, F-PDIP beranggapan proses pembahasan RUU MA yang tertutup telah menciderai asas transparansi dan menutup ruang partisipasi publik. “Ketiadaan dialog antar panitia kerja (Panja) dan publik, telah menyebabkan gugatan berupa legitimasi formal UU, terutama pasal-pasal dimana publik melalui peralihan luar biasa, untuk itu F-PDIP meminta perlunya pembahasan kedua UU No 14 Tahun 1985 tentang MA dengan pasal-pasal terkait UU KY dan UU MK.

70 tahun dengan syarat

Hal senada juga disampaikan F-PPP dalam pandangan mini fraksinya. Secara umum dalam dua pasal yang disebutkan sebelumnya oleh F-PDIP, F-PPP pun beranggapan sama. Namun untuk usia pensiun F-PPP mempunyai pemikiran sendiri. Kurdi Mukri sebagai juru bicara mengatakan, batas usia pensiun yang diuslkannya adalah 67 tahun, dan dapat diperpanjang sampai setinggi-tingginya 70 tahun, dengan melalui mekanisme tertentu.

“Mekanismenya diusulkan oleh MA ke DPR (Komisi III) untuk dimintakan persetujuan, kemudian penetapannya dilakukan oleh Presiden, alternatif ditawarkan tersebut merujuk pada jenjang usia hakim di Pengadilan Negeri masa usia pensiunnya 62 tahun, hakim di Pengadilan Tinggi usia pensiunnya 65 tahun, maka untuk usia hakim agung kami berpendapat cukup 67 tahun,” ujar Kurdi.

Hal tersebut, karena untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada hakim karir untuk melanjutkan pengabdiannya sebagai hakim agung. Selain itu masa usia pensiun hakim agung 67 tahun disamakan dengan masa usia pensiun hakim konstitusi. “Untuk menghindari campur tangan cabang eksekutif dalam perpanjangan usia pensiun hakim agung, persetujuannya dimintakan oleh DPR, sedangkan Presiden hanya menetapkan secara administratif,” ujarnya.

Sedangkan F-PKS, menginginkan adanya perubahan substansi dalam Pasal 81 huruf a ayat (1-6). Pada intinya, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran MA, diusulkan agar dimasukkan ke Penerimaan Negara Bukan Pajak, bukan untuk MA. “Hal tersebut diusulkan agar BPK bisa mengaudit anggaran MA, dan kedepan tidak menimbulkan interpretasi lain,” ujar Ma’mur Hasanuddin sebagai juru bicara F-PKS.

Sumber : www.hukumonline.com

Pentingnya Menambah Wawasan dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Di tulis pada Jumat, 21 November 2008 12:56:41 oleh naz 

BANDUNG-Humas. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung H. Suwardi, SH. dalam sambutan acara sidang luar biasa pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Sukabumi dari pejabat lama Edhi Sudarmuhono, SH. kepada pejabat baru Erwan Munawar, SH., MH. di ruang sidang Pengadilan Tinggi Bandung.

"Marilah kita dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing selalu berada dalam jalurnya sesuai dengan ketentuan, peraturan perundangan yang berlaku, dengan terus memotivasi diri sendiri dan staf pengadilan untuk senantiasa berupaya menambah wawasan guna meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya dan dengan integritas yang tinggi" ajaknya.

"Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan juga pengawasan Ketua Pengadilan terhadap kinerja para Hakim maupun karyawan atas perilaku dalam kedinasan ataupun dalam tugas sesuai dengan SK KMA No. 096/2006". Lebih lanjut beliau mengatakan "Mahkamah Agung tidak segan-segan akan memberikan sanksi terhadap para Hakim ataupun aparat peradilan untuk dilakukan tindakan yang tegas".

Pada kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung menyampaikan ucapan terima kasih atas kepemimpinan Sdr. Edhi Sudarmuhono, SH selama menjadi Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dan mengucapkan selamat atas pengangkatannya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Manado. Sementara kepada Sdr. Erwan Munawar, SH., MH. diucapkan selamat atas promosi dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadi Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi.

Menjaga dan Meningkatkan Disiplin Kerja melalui Pelaksanaan Pengawasan

Di tulis pada Selasa, 14 Oktober 2008 01:08:27 oleh dani 

BANDUNG-Humas. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung H. Sofjan Zen, SH., MHum. hari Selasa 14 Oktober 2008 telah mengambil sumpah dan melantik Sdr. H. Khairul Fuad, SH., MHum. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta yang baru menggantikan Sdr. Rosidin, SH. yang telah diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Sebelumnya H. Khairul Fuad, SH., MHum. adalah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan bahwa Sekretaris Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 1 September 2008 sebagai petunjuk pelaksanaan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 071 Tahun 2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja, yang menyatakan bahwa pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri agar dibentuk Tim Pengawas terhadap pelaksanaan SK Nomor 071 Tahun 2008 tersebut yang salah satu kewenangannya memberikan rekomendasi kepada pejabat penanggung jawab absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan kepada aparat pengadilan yang melakukan pelanggaran terhadap SK KMA dimaksud. "Untuk menjaga dan meningkatkan disiplin kerja, maka Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama harus melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 096/2006" tegasnya.

Pada kesempatan itu juga Ketua Pengadilan Tinggi menyinggung tentang diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi, dimana setiap sengketa perdata kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Apabila mediasi tidak dilaksanakan, maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hakim wajib mempertimbangkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan mediatornya, bahkan pada saat proses banding, kasasi maupun PK sepanjang perkara tersebut belum diputus maka para pihak atas kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian.

Evaluasi terhadap Hakim dan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung

Di tulis pada Senin, 13 Oktober 2008 01:57:15 oleh dani 

BANDUNG-Humas. Sekretaris Mahkamah Agung meminta kepada para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, untuk segera menyampaikan rekapitulasi Kehadiran Hakim dan PNS sebelum dan sesudah cuti bersama untuk satuan kerja dan satuan kerja diwilayahnya.

Surat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung bertanggal 9 Oktober 2008 Nomor : 217/S-Kel/BUA-Renog/X/2008 yang disertai dengan formulir isian tersebut, salah satu pointnya menyatakan untuk melakukan rekapitulasi kehadiran tanggal 26 September 2008 dan tanggal 6 Oktober 2008, hasilnya segera disampaikan kepada Kepala BUA u.p. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung paling lambat tanggal 16 Oktober 2008. Untuk Formulir Isian, dapat diklik < disini > 

Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010

Di tulis pada Rabu, 17 Maret 2010 08:23:27 oleh admin 

BANDUNG - ADMIN; Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-26/PB/2009 tanggal 16 Juni 2009 dan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-5114/PB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 dinyatakan bahwa pengajuan pengesahan Revisi DIPA perlu dilengkapi dengan :

Baca lebih lanjut  Komentar (4)
Tags : revisi



Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009

Di tulis pada Selasa, 30 Juni 2009 13:10:52 oleh naz 

BANDUNG - Admin; Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Nomor PER - 26/PB/2009 tentang Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 yang selengkapnya dapat diunduh disini; (sumber : www.perbendaharaan.go.id)

Komentar (1)
Tags : revisi



Aplikasi RKA-KL 2009

Di tulis pada Senin, 23 Maret 2009 03:56:00 oleh naz 

Install Data RKA-KL 2009

Install Program RKA-KL 2009

Install Runtime VFP 9.0

Petunjuk Penggunaan Aplikasi RKA-KL 2009

Komentar (0)
Tags : aplikasi



Aplikasi PP39 Tahun 2006

Di tulis pada Rabu, 18 Maret 2009 08:14:01 oleh naz 

Aplikasi PP39 Tahun 2006 unduh disini

Update Aplikasi PP 39 Tahun 2006 unduh disini

Komentar (1)
Tags : aplikasi



Buku Saku Anti Korupsi

Di tulis pada Rabu, 18 Pebruari 2009 09:21:46 oleh naz 

Buku Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Korupsi (oleh Komisi Pemberantasan Korupsi)

Komentar (0)
Tags : korupsi



Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Di tulis pada Selasa, 17 Pebruari 2009 02:37:28 oleh naz 

Judul Buku : Keterbukaan Informasi di Pengadilan ( SK KMA NO : 144/KMA/SK/VIII/2007)

Penerbit      : Mahkamah Agung RI 2008

Isi                 :

Isi

Lampiran

Tim Penyusun

Komentar (0)
Tags : informasi



Publikasi Putusan Perkara Kesusilaan

Di tulis pada Jumat, 21 November 2008 08:23:54 oleh naz 

Putusan Perkara Kesusilaan Tak Perlu Dipublikasikan
(Sumber : www.hukumonline.com)

Berkas perkara kesusilaan seperti pemerkosaan biasanya membeberkan secara detail dan vulgar terjadinya tindak pidana. Meskipun pada saat pemeriksaan saksi dan terdakwa dilakukan tertutup, materi yang mereka sampaikan tetap tercatat dalam putusan pengadilan. Jika detil terjadinya tindak pidana pemerkosaan dimuat di situs peradilan, secara tidak langsung berarti membawa uraian bernada pornografi ke ranah publik. Kalau sudah dimasukkan laman Mahkamah Agung berarti pula semua orang bisa mengakses. Hakim Agung Komariah Emong Sapardjaja berpendapat bahwa dakwaan dan putusan-putusan perkara kesusilaan, khususnya yang membeberkan secara vulgar cara terjadinya tindak pidana, tidak perlu dimuat dalam situs Mahkamah Agung.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya terus membangun infrastruktur untuk mempublikasikan putusan-putusan yang bisa diunduh masyarakat, antara lain lewat laman putusan.net. Publikasi putusan itu merujuk kepada SK MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Semangat keterbukaan atau transparansi tidak lantas mengabaikan ekses negatif yang mungkin timbul dari publikasi itu. “Saya nggak setuju itu dimasukkan,” ujarnya saat tampil sebagai pembicara dalam seminar “Kejahatan Terhadap Kehormatan dalam Perspektif Demokrasi, HAM, dan Hukum Pidana” di Jakarta, Kamis (20/11). SK MA No. 144 memang sudah memuat sejumlah rambu dalam publikasi putusan di website. Pengadilan harus mengaburkan informasi identitas para pihak yang berperkara dan saksi untuk perkara-perkara perkawinan, pengangkatan anak, wasiat, dan perkara perdata, perdata agama dan TUN yang pemeriksaannya dilakukan secara tertutup.

Untuk perkara tindak pidana anak, pengadilan juga wajib mengaburkan identitas korban, terdakwa atau terpidana sebelum dimuat ke situs peradilan. Selain itu, Ketua Pengadilan diberi kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara mana yang tak boleh dipublikasikan. Petisi UU ITE Masalah pemuatan materi kesusilaan ke dalam informasi elektronik juga menjadi salah satu perhatian Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia (ANRHTI). Saat ini Aliansi sedang menggalang petisi dari berbagai kelompok masyarakat untuk disampaikan ke Presiden. Secara khusus, Aliansi menyoroti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dinilai menghambat arus informasi.

Anggota Aliansi, Supriyadi Widodo Eddyono menjelaskan beberapa bagian dari UU ITE bersifat samar, multitafsir dan multiinterpretasi. Potensi multitafsir tersebut antara lain terdapat pada pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 ayat (2). Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo pasal 45 ayat (1) menyinggung soal aksesibilitas informasi terkait kesusilaan seperti dikhawatirkan Prof. Komariah di atas. Pasal ini merumuskan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah”. Pasal ini memang memberi syarat: dengan sengaja dan tanpa hak.

Pasal 27 ayat (2) berkaitan dengan materi muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Sementara pasal 28 berkaitan dengan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kepada orang lain berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Siapapun yang menyebarkan informasi atau membuat dapat diaksesnya informasi tersebut dapat dikriminalisasi. Iwan, anggota Komunitas Blogger Benteng Cisadane, mengkritik rumusan kriminalisasi tersebut. “UU ITE over kriminalisasi,” simpulnya.

Selain mengajukan petisi ke Presiden, anggota Aliansi Jurnalis Independen, Margiyono, mengusulkan agar pasal-pasal dalam UU ITE tadi dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diujimaterilkan. Atau, meminta DPR melakukan legislative review.

Komentar (2)
Tags : publikasi



Pedoman Anonimisasi Bagi Peradilan Umum

Di tulis pada Senin, 27 Oktober 2008 03:36:20 oleh naz 

Informasi yg dapat diminta/diakses masyarakat Informasi lain yang dikelola pengadilan hanya bisa diakses publik atas ijin Ketua Pengadilan jika dengan diaksesnya informasi tersebut tidak akan merugikan :

• privasi seseorang;
• kepentingan komersial seseorang atau badan hukum;
• upaya penegakan hukum;
• proses penyusunan kebijakan;
• pertahanan, keamanan dan hubungan luar negeri negara Indonesia;
• ketahanan ekonomi nasional.

Lihat selengkapnya < disini >

Komentar (0)
Tags : pedoman,anonimasi



Transparansi Perkara

Di tulis pada Rabu, 17 September 2008 08:51:04 oleh dani 

   Transparansi Biaya Perkara :

- Tarif/Biaya Perkara Banding dapat dilihat Disini

- Laporan Keuangan Perkara Perdata T.A. 2008 dapat dilihat Disini

Komentar (0)
Tags : transparasi biaya



Gallery

ruang-sidang

1 Komentar
Tags : ruang sidang