Menu Utama
Arsip-arsip
Artikel Terbaru
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Perumusan Keluaran Kegiatan (Output) beserta Satuannya
- Standar Biaya Tahun 2011
- Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010
- Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah AGung RI Periode Tahun 2009
- SEMA No. 12 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan
- SK KMA tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Kepegawaian
- Netralitas PNS dalam Pemilu (SE/07/M.PAN/7/2009)
- Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
Berita Lainnya
- PENGUMUMAN KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
- Pelantikan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung
- Selamat.....
- Bimbingan Teknis Kepaniteraan Peradilan Umum se wilayah Jawa Barat
- Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Perikanan Tahun 2012
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Agung Tahun 2011
- Perubahan Format Laporan Penyerapan Anggaran Tahun 2012
- RALAT JADWAL DIKLAT PRAJABATAN TAHUN 2012
- Pemberitahuan Pelaksanaan Acara Bintek Perkara Peradilan Umum
- Pembinaan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Links
Tag Cloud - Kegiatan
Pembuatan KPE
Di tulis pada Kamis, 19 April 2012 09:32:17 oleh ahmad
Bandung;
Menunjuk Surat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Tanggal 11 April 2012 Nomor : 192/Bua.2/07/IV/2012 Perihal sebagaimana tersebut di atas; dengan ini diinformasikan kepada para Pejabat/Pegawai (PNS) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Barat beserta seluruh satuan kerja se-Jawa Barat yang belum pernah diambil Biometriknya dalam rangka pembuatan KPE untuk hadir pada acara pengambilan biometric dalam rangka pembuatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) pada hari Rabu Tanggal 25 April 2012 mulai jam 08.00 s.d. jam 12.00 di Ruang Rapat Mudjono Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta dengan membawa Fotokopi SK. Konversi NIP atau SK. CPNS yang telah dilegalisir.
Tags : Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Biometrik (Foto dan Sidik Jari) PNS yang belum pernah diambil Biometriknya dalam rangka pembuatan KPE
Usulan Kegiatan Tahun 2013
Di tulis pada Rabu, 14 Desember 2011 09:11:10 oleh admin
BANDUNG - ADMIN; Memperhatikan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 693/BUA/OT.01.1/XI/2011 tanggal 28 November 2011 perihal Usulan Kegiatan Tahun 2013 diminta agar seluruh satuan kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung segera menyusun usulan kegiatan dan anggaran Tahun 2013 dalam bentuk aplikasi RKA-K/L (tanpa data dukung) dan program-program kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing satuan kerja.
Kegiatan Pokja Perdata Mahkamah Agung
Di tulis pada Kamis, 18 Pebruari 2010 12:59:19 oleh admin
Diberitahukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Bale Bandung, Karawang dan Bekasi, Sehubungan dengan surat Ketua Muda Perdata sebagai Ketua Tim Pokja Perdata Nomor : 08/Tuada Pdt/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 perihal sebagaimana tersebut diatas, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamh Agung R.I. Nomor : 048/KMA/SK/III/2009 tertanggal 13 April 2009 mengenai pembentukan Kelompok Kerja Perdata tersebut akan memberikan penyegaran tentang Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Materiil sekaligus memberikan sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi kepada seluruh Hakim Pengadilan Negeri di Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, berdasarkan jadwal kegiatan Pokja Perdata Mahkamah Agung R.I. maka untuk Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung dan Banten akan dilaksanakan pada :
| Hari/Tanggal | : Selasa, 23 Februari 2010 |
| Pukul |
: 09.00 – selesai |
| Tempat |
:Hotel Istana Nelayan, Jalan Gatot Subroto No. 21 Km. 5 Jatiwuwung Tanggerang Telp. ( 021 ) 55654377 |
Berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk menunjuk 4(empat) orang atau lebih setiap Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim-hakim Anggota serta Pansek sebagai peserta kegiatan tersebut serta perlu disampaikan bahwa biaya akomodasi Tim Mahkamah Agung dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung R.I. sedangkan tempat pertemuan dan Akomodasi peserta dibebankan kepada DIPA masing-masing Satker. Untuk selanjutnya agar berkoordinasi ke Pengadilan Tinggi Bandung atau langsung ke Pengadilan Tinggi Banten tentang biaya pelaksanaannya.
Aparatur Peradilan Harus Mau dan Mampu untuk Berubah
Di tulis pada Kamis, 10 Desember 2009 12:28:45 oleh admin
BANDUNG – MA; Munculnya era ekonomi baru berbasiskan pengetahuan (knowledge –based economy) beberapa tahun terakhir membawa perubahan tersendiri bagi ruang lingkup local maupun regional. Tak terkecuali bagi Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi Negara bidang hukum. Menyadari perannya yang penting dalam membina keseragaman dalam penerapan hokum, Mahkamah Agung turut andil dalam perubahan ini.
Perubahan yang terjadi di Mahkamah Agung tentunya tak lepas dari keinginan Mahkamah Agung demi terciptanya modernisasi birokrasi yang efektif, peningkatan integritas, dan modernisasi peradilan. Didasari semangat itulah, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Asia Foundation dan USAID mengadakan Sharing Workshop “Membangun Semangat Perubahan Berbasiskan Pada Keselarasan Tim dan Organisasi” di Hotel Mason Pine Bandung.
Gallery
