Menu Utama
Arsip-arsip
Artikel Terbaru
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Perumusan Keluaran Kegiatan (Output) beserta Satuannya
- Standar Biaya Tahun 2011
- Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010
- Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah AGung RI Periode Tahun 2009
- SEMA No. 12 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan
- SK KMA tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Kepegawaian
- Netralitas PNS dalam Pemilu (SE/07/M.PAN/7/2009)
- Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
Berita Lainnya
- PENGUMUMAN KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
- Pelantikan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung
- Selamat.....
- Bimbingan Teknis Kepaniteraan Peradilan Umum se wilayah Jawa Barat
- Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Perikanan Tahun 2012
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Agung Tahun 2011
- Perubahan Format Laporan Penyerapan Anggaran Tahun 2012
- RALAT JADWAL DIKLAT PRAJABATAN TAHUN 2012
- Pemberitahuan Pelaksanaan Acara Bintek Perkara Peradilan Umum
- Pembinaan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Links
SEMA No. 09 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
Di tulis pada Selasa, 16 Juni 2009 13:26:20 oleh dani Cetak
JAKARTA - MA, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik perkara perdata maupun pidana sebagai upaya terciptanya kepastian hukum dan mencegah penumpukan permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
Surat Edaran selengkapnya dapat diunduh < disini >
Tags : SEMA 09/2009
1. KAIRUL ANWAR, SH.MH Mengkomentari pada Jumat, 03 Juli 2009 [Balas Komentar ini]
KEPASTIAN HUKUM ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA ANTARA PARA PENEGAK HUKUM, HAKIM, KEJAKSAAN, KEPOLISIAN DAN ADVOKAT