Menu Utama
Arsip-arsip
Artikel Terbaru
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Perumusan Keluaran Kegiatan (Output) beserta Satuannya
- Standar Biaya Tahun 2011
- Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010
- Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah AGung RI Periode Tahun 2009
- SEMA No. 12 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan
- SK KMA tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Kepegawaian
- Netralitas PNS dalam Pemilu (SE/07/M.PAN/7/2009)
- Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
Berita Lainnya
- PENGUMUMAN KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
- Pelantikan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung
- Selamat.....
- Bimbingan Teknis Kepaniteraan Peradilan Umum se wilayah Jawa Barat
- Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Perikanan Tahun 2012
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Agung Tahun 2011
- Perubahan Format Laporan Penyerapan Anggaran Tahun 2012
- RALAT JADWAL DIKLAT PRAJABATAN TAHUN 2012
- Pemberitahuan Pelaksanaan Acara Bintek Perkara Peradilan Umum
- Pembinaan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Links
Pendayagunaan dan Percepatan Pengadaan Barang/Jasa TA 2009
Di tulis pada Kamis, 15 Januari 2009 12:51:10 oleh naz Cetak
BANDUNG-Humas. Sekretaris Mahkamah Agung melalui suratnya Nomor 004/SEK/01/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pendayagunaan dan Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2009, meminta kepada para Pejabat Eselon I dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, untuk segera memulai melakukan persiapan proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu karena keterbatasan Panitia yang memiliki sertifikat ahli pengadaan maka setiap satuan wajib membentuk unit layanan Pengadaan. Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor : 0033/KA/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dan surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 0217/M.PPN/10/2008 tanggal 8 Oktober 2009.
Tags : pendayaguna
Belum ada komentar - jadilah yang pertama !
