Menu Utama
Arsip-arsip
Artikel Terbaru
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Perumusan Keluaran Kegiatan (Output) beserta Satuannya
- Standar Biaya Tahun 2011
- Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010
- Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah AGung RI Periode Tahun 2009
- SEMA No. 12 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan
- SK KMA tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Kepegawaian
- Netralitas PNS dalam Pemilu (SE/07/M.PAN/7/2009)
- Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
Berita Lainnya
- PENGUMUMAN KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
- Pelantikan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung
- Selamat.....
- Bimbingan Teknis Kepaniteraan Peradilan Umum se wilayah Jawa Barat
- Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Perikanan Tahun 2012
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Agung Tahun 2011
- Perubahan Format Laporan Penyerapan Anggaran Tahun 2012
- RALAT JADWAL DIKLAT PRAJABATAN TAHUN 2012
- Pemberitahuan Pelaksanaan Acara Bintek Perkara Peradilan Umum
- Pembinaan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Links
Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan RKA-KL Pagu Sementara TA 2010
Di tulis pada Selasa, 14 Juli 2009 22:41:22 oleh admin Cetak
BANDUNG - ADMIN; Bertempat di Hotel Grand Aquila Jl. Dr. Jungjunan Bandung, Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung melaksanakan Acara Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Pagu Sementara Tahun Anggaran 2010 yang diikuti oleh para Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Operator RKA-KL dari Satuan Kerja setingkat Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding dari 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia.
Acara yang akan berlangsung dari tanggal 13 s/d 15 Juli 2009 tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua Muda Pembinaan Bapak Widayatmo yang didampingi oleh Kepala Badan Urusan Administrasi, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan serta Sekretaris Panitera Mahkamah Agung.
Dalam pengarahannya, Tuada Pembinaan meminta agar anggaran yang telah dialokasikan pada setiap satker dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dimana alokasi anggaran berdasar kinerja dan daya serap.
Anggaran yang telah direncanakan harus dilaksanakan dengan prinsip habis terkendali artinya program kegiatan yang telah mendapat alokasi anggaran harus benar-benar dilaksanakan secara efektif dan realistis.
Tags : rkal
