logo pengadilan tinggi jawa barat website ramah difable

APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) UNTUK 62 PENGADILAN DAN 13 TOKOH PELOPOR PERUBAHAN 2019

12Dec

Ditulis oleh admin

APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) UNTUK 62 PENGADILAN DAN 13 TOKOH PELOPOR PERUBAHAN 2019.

Jakata – Humas : Bertepatan dengan momentum Hari anti Korupsi tahun 2019, Kemenpan RB menyelenggarakan Acara Apresiasi dan Penganugeran Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2019  bertempat di Birawa Hall, Selasa, 10 Mei 2019 .

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa  perbaikan birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggarakan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara lebih cepat,tepat ,murah, tidak diskriminatif dan berkualitas.

Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap birokrasi untuk transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menuntut perbaikan birokrasi untuk terus dilakukan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, Wakil Presiden RI menyampaikan bahwa sukses atau tidaknya agenda pembangunan akan sangat tergantung keberhasilan reformasi Birokrasi instansi pemerintah, utamanya unit pelayanan yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha.

Pada kesempatan tersebut, Wapres RI menyerahkan apresiasi kepada para pemimpin perubahan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sementara itu, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

"Zona integritas dilakukan dengan membangun percontohan (role model)  pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK/WBBM," jelasnya.

Dilihat dari sisi jumlah unit kerja pelayanan yang diusulkan, tahun ini terdapat kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 247 persen. Dari 910 unit kerja pelayanan di tahun 2018, meningkat menjadi 2.246 unit kerja yang diusulkan di tahun 2019, dari 2.246 unit kerja tersebut, sebanyak 473 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 34 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM.

Pada Lingkungan Mahkamah Agung RI, Sebanyak 62 Unit kerja (Pengadilan) menjadi penerima predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 yang terdiri dari :

Lingkungan Peradilan Umum :

  1. Pengadilan Tinggi Banjarmasin
  2. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
  3. Pengadilan Tinggi Denpasar
  4. Pengadilan Tinggi Medan
  5. Pengadilan Tinggi Semarang
  6. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
  7. Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
  8. Pengadilan Tinggi Ambon
  9. Pengadilan Negeri Bandung
  10. Pengadilan Negeri Bekasi
  11. Pengadilan Negeri Bogor
  12. Pengadilan Negeri Gianyar
  13. Pengadilan Negeri Gorontalo
  14. Pengadilan Negeri Indramayu
  15. Pengadilan Negeri Kediri
  16. Pengadilan Negeri Martapura
  17. Pengadilan Negeri Mojokerto
  18. Pengadilan Negeri Muara Enim
  19. Pengadilan Negeri Oelamasi
  20. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
  21. Pengadilan Negeri Pekanbaru
  22. Pengadilan Negeri Sampit
  23. Pengadilan Negeri Surabaya
  24. Pengadilan Negeri Surakarta
  25. Pengadilan Negeri Tangerang
  26. Pengadilan Negeri Wates
  27. Pengadilan Negeri Yogyakarta

Lingkungan Peradilan Agama :

  1. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
  2. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
  3. Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
  4. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
  5. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
  6. Mahkamah Syariáh Kualasimpang
  7. Pengadilan Agama Bandung
  8. Pengadilan Agama Banjarbaju
  9. Pengadilan Agama Banjarmasin
  10. Pengadilan Agama Batam
  11. Pengadilan Agama Bekasi
  12. Pengadilan Agama Blitar
  13. Pengadilan Agama Gorontalo
  14. Pengadilan Agama Indramayu
  15. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
  16. Pengadilan Agama Jakarta Selatan
  17. Pengadilan Agama Jakarta Timur
  18. Pengadilan Agama Jambi
  19. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
  20. Pengadilan Agama Lamongan
  21. Pengadilan Agama Makassar
  22. Pengadilan Agama Martapura
  23. Pengadilan Agama Mojokerto
  24. Pengadilan Agama Pekanbaru
  25. Pengadilan Agama Semarang
  26. Pengadilan Agama Sumbawa Besar
  27. Pengadilan Agama Sungguminahasa
  28. Pengadilan Agama Tangerang

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

  1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
  2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Lingkungan Peradilan Militer

  1. Pengadilan Militer  Tinggi I Medan
  2. Pengadilan Militer  Tinggi III Surabaya
  3. Pengadilan Militer  Utama Jakarta
  4. Pengadilan Militer  I -  06 Banjarmasin
  5. Pengadilan Militer  III – 12 Surabaya

Selain memberi penghargaan kepada 62 Satuan Kerja (Pengadilan) di lingkungan Mahkamah Agung, Kemenpan RB juga menganugerahi 13 pimpinan Pengadilan sebagai Tokoh Pelopor Perubahan Tahun 2019 :

  1. Dr.H. Cicut Sutiarso, SH.,M.Hum
  2. Alm. Drs. H. Patte, SH., MH
  3. Dr. Drs. H. Murtadlo, SH.,MH
  4. Drs. H. Basuni.,SH.,MH
  5. Drs. H. Syaifuddin , SH.,M.Hum
  6. Sutiyono, SH.
  7. Muslim, SH.
  8. I Nyoman Wiguna, SH., MH
  9. Ninik Hendras Susilowati, SH.,MH
  10. Marliyus MS, SH.,MH
  11. Respatun Wisnu Wardoyo, SH
  12. I Ketut gede , SH.,MH
  13. Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH.

Ditemui  di tempat yang sama, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr.Sunarto, SH., MH, menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh MA saat ini adalah bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia Peradilan.

MA ingin merubah paradigma untuk menjadi lebih proaktif menjemput apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat pencari keadilan. MA ingin menghadirkan “Tomorrow Is Today” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Target Mahkamah Agung bukan hanya mendapatkan WBK atau WBBM tetapi terwujudnya visi Mahkamah Agung yaitu Badan Peradilan Indonesia yang Agung dan Pimpinan MA berkomitmen bahwa pimpinan di Badan Peradilan harus menjadi role model, apabila tidak bisa, maka dipersilahkan untuk mundur atau kita yang mundurkan, Ujarnya.

Selaras dengan pernyataan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo menyampaikan bahwa Peradilan di Indonesia sekarang sudah berubah, konsentrasi MA adalah pelayanan prima untuk masyarakat.

Target MA kedepan adalah semua Peradilan Tingkat Pertama harus ber-Zona Integritas,  Dibandingkan tahun Lalu, MA mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan jumlah sebanyak 7 unit kerja, di tahun 2019 unit kerja yang menerima predikat ZI menuju WBK menjadi 62 Unit kerja.

"Apresiasi dan Penganugrahan ini menjadi penyemangat dan pendorong bagi MA untuk menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat," ucap Pudjoharsoyo di akhir Wawancara.(IP/PN)