![](https://pt-bandung.go.id/assets/template/ptb/img/trending/Maklumat Pelayanan_NEW.png)
![](https://pt-bandung.go.id/assets/template/ptb/img/trending/MAKLUMAT-PELAYANAN-PANITERA1_001.png)
Pemberitahuan/Pengumuman
Berita Badilum
Peraturan/Terkini
Inovasi Pengadilan Tinggi Bandung
Dilan
(PELAYANAN DIGITAL PENGADILAN TINGGI BANDUNG)
Pelayanan Digital Pengadilan Tinggi Bandung atau Dilan merupakan pengembangan generasi ke-tiga dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengen mengedepankan teknologi informasi dan digitalisasi
http://pelayanan.pt-bandung.go.id/
E-Peduli
(PERLINDUNGAN, PENGADUAN, TERKENDALI)
Pelayanan Digital Pengadilan Tinggi Bandung atau Dilan merupakan pengembangan generasi ke-tiga dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengen mengedepankan teknologi informasi dan digitalisasi
http://e-peduli.pt-bandung.go.id/
ATAP
(APLIKASI TERINTEGRASI ARSIP DAN PENGAWASAN)
Atap merupakan aplikasi terintegrasi Pengadilan Negeri Sewilayah Jawa Barat dengan Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian menjadi media surpervisi dan monitoring bagi pelaksanaan pengawasan baik pengawasan bidang maupun pengawasan daerah
https://atap.pt-bandung.go.id
SIPA
(SISTEM INFORMASI SUMPAH ADVOKAT)
SIPA adalah salah satu inovasi dari pengadilan tinggi, Sistem Informasi Penyumpahan Advokat (SIPA) menjadi media dan sarana bagai organisasi advokat untuk dapat mengusulkan Permohonan Penyumpahan Advokat dan memenuhi syarat yang telah ditentukan
http://sipa.pt-bandung.go.id/
MONIKA
(MONITORING INDIKATOR KERJA)
MONIKA (Monitoring Indentifikasi Kerja) adalah aplikasi untuk melakukan monitoring pelaksanaan disiplin kerja aparatur pengadilan baik pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
http://monika.pt-bandung.go.id/
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan negeri dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.
Persyaratan dan Tata Cara Pengaduan
Mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen mahkamah agung dalam rangka Reformasi Birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada
Pengadilan Tinggi Bandung
Survey Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Tinggi Bandung Berdasarkan PERMENPAN RI NOMOR 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas