logo pengadilan tinggi jawa barat website ramah difable

Pengawasan

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ATASAN LANGSUNG

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya menyatakan bahwa pengawasan dan pembinaan atasan langsung adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang berada langsung di bawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pengawasan dan peminaan atasan langsung adalahuntuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan, Mahkamah Agung memerlukan mekanisme pencegahan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin; bahwa untuk mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya.

Sementara itu dalam kaitannya dengan pelaksanaan teknis dan administrasi perkara dan kesekretariatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri se Jawa Barat, telah dibentuk pula Hakim Tinggi Pengawas Daerah (HAWASDA) dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (HAWASBID) dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : W11.U/12/KP.01.2/1/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk melaksanakan pengawasan di Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung.

Dalam hal pengawasan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah memberlakukan Aplikasi SIWAS yang memungkinkan masyarakat dapat melaporkan tindakan ataupun perbuatan aparatur pengadilan secara online.