Direktori Pekara Putus

Berita PT

Keadilan Adalah Nafas Para Penegak Hukum

05-05-2010 | Dimuat oleh admin

JAKARTA – HUMAS, Ketua Mahkamah Agung, DR. H. Harifin A Tumpa SH., MH menghadiri pembukaan rapat koordinasi dan konsultasi lembaga penegak hukum 2010 di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 04 Mei 2010. Ketua MA didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda dan seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Peradilan Umum sebagai peserta rapat. Acara yang dimulai tepat pukul 10.00 WIB ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Kapolri, sejumlah anggota Komisi III DPR, dan para jaksa kanwil.


Dalam acara ini ditandatangani kesepakatan antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Kapolri tentang keseriusan untuk menegakkan kembali keadilan. Pembukaan Rapat koordinasi dan konsultasi ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam laporannya, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mengungkapkan bahwa tujuan diadakannya rapat koordinasi dan konsultasi ini sebagai perwujudan komitmen penegakan hukum di Indonesia. “Keadilan adalah nafas para penegak hukum” tandasnya mantap.

Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tegas mengingatkan bahwa aplikasi keadilan jangan hanya di atas kertas, namun perlu implementasi yang sesuai dengan nurani keadilan itu sendiri. Ada tujuh isu utama yang disampaikan presiden dalam pidato pembukaannya, yaitu meliputi : Korupsi, Mafia dan Kolusi, Hukuman yang tidak tepat, Keadilan bagi korban, Campur tangan politik, Persoalan Pemasyarakatan dan reintegrasi social bagi yang menjalani hukuman, dan Pencegahan – penangkaran tindak kejahatan. Presiden menghimbau kepada para penegak keadilan untuk terus melakukan Reformasi Hukum demi tegaknya keadilan.

Ketua Mahkamah Agung : Terapkan Hukum yang Berkeadilan

05-05-2010 | Dimuat oleh admin

JAKARTA – MA; Restorative Justice kini tengah menjadi perhatian khusus Mahkamah Agung. Bahwa pemulihan dengan mengadili tidak dengan hukuman pidana melainkan dapat melalui proses mediasi atau musyawarah demi terwujudnya keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara dinilai akan lebih efektif. ”Saatnya terapkan hukum yang berkeadilan” hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Agung dalam penyampaian materi pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Lembaga Penegak Hukum 2010 di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Selasa, 04 Mei 2010.


Hadir sebagai pembicara Kapolri, Jaksa Agung, dan Menhukam. Para peserta yang terdiri dari para Ketua Pengadilan Tinggi Peradilan Umum se- Indonesia dan para Jaksa ini merupakan yang pertama diadakan. Ketua MA mengapresiasi penuh rapat koordinasi semacam ini. ”Penegakan hukum di Indonesia merupakan gabungan mata rantai para lembaga penegak hukum di dalamnya” tegasnya lagi. Sementara Kapolri menghimbau hendaknya para penegak hukum tidak saling menjatuhkan dalam upaya menegakkan hukum. ”Lembaga penegak hukum harus memiliki akuntabilitas, integritas dan kearifan dalam bertindak”.

Profil Facebook Palsu Sekretaris MA

04-05-2010 | Dimuat oleh admin


Dimana seseorang telah membuat profil facebook yang mengatasnamakan dirinya. Pemalsuan profil namanya itu sendiri sudah diketahui beberapa bulan sebelumnya, dan langkah-langkah untuk menghentikan penggunaan profil palsu atas nama dirinya sudah dilakukan dengan berbagai cara, akan tetapi penggunaan profil atas nama dirinya oleh orang yang tidak bertanggung jawab tetap saja masih terjadi.

Oleh karenanya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari penggunaan profil facebook tersebut, beliau mengeluarkan pernyataan baik secara pribadi maupun selaku Sekretaris Mahkamah Agung, untuk tidak melakukan pertemanan dengan profil palsu tersebut.

 

Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial

03-05-2010 | Dimuat oleh admin


"Pansel calon anggota KY akan membuka pendaftaran pada 17 Mei hingga 18 Juni," kata Ketua Pansel, Harkristuti Harkrisnowo, di Jakarta, Jumat. Harkristuti menjelaskan, persyaratan dari calon anggota KY antara lain berpengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun, memiliki integritas, dan tidak tercela, serta belum pernah terjerat kasus pidana. Sedangkan batasan usia bagi calon anggota KY adalah antara 40 hingga 68 tahun.

Selain itu, mereka yang akan mengikuti seleksi calon anggota KY juga harus bersedia untuk tidak merangkap jabatan misalnya menjabat sebagai karyawan BUMN/BUMD atau badan usaha swasta, pegawai negeri, atau pengurus parpol.

Ia juga mengemukakan, setelah tahap pendaftaran usai maka akan segera dilanjutkan dengan proses seleksi. "Kita akan memilih mereka yang jejak rekamnya baik dan berdedikasi tinggi," kata Harkristuti yang juga menjabat sebagai Dirjen HAM Kemenkumham itu.
Hal tersebut juga dimaksudkan agar hasil seleksi yang dilakukan tidak memilih anggota KY yang berpotensi "membajak" KY untuk kepentingan pihak tertentu.

Sebelumnya, sembilan LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan menginginkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera membentuk Pansel calon anggota KY periode 2010 - 2015.

"Kami mendesak agar Presiden segera memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk membentuk pansel calon anggota KY," kata Juru Bicara Koalisi Pemantau Peradilan, Asep Rahmat Fajar.

Asep memaparkan, periode KY 2005-2010 yang dipimpin Busyro Muqoddas akan segera berakhir sekitar tiga bulan lagi sedangkan hingga kini pansel calon anggota KY tak kunjung terbentuk.

Untuk itu, ujar dia, pansel calon anggota KY 2010-2015 diharapkan disusun dengan komposisi yang tepat dan kriteria yang memiliki kemampuan serta dapat menjaga obyektivitas dalam proses pemilihan.

"Kondisinya akan lebih buruk jika pemerintah memilih anggota pansel yang tidak sesuai keinginan publik," kata Asep yang juga menjabat Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR).

Koalisi Pemantau Peradilan tersebut terdiri atas ILR, ICW, LBH Jakarta, Lembaga Independensi Peradilan (LEIP), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Masyarakat Pemantau Pengadilan Indonesia (MAPPI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), serta YLBHI.
-

Seleksi Tahap II Calon Hakim Agung Dimulai Hari Ini

03-05-2010 | Dimuat oleh admin


"Besok (SENIN) sudah mulai seleksi untuk tahap kedua," kata Wakil Ketua KY, Thahir Saimima, saat dihubungi via telepon, Minggu (2/5).

Seleksi  ditujukan bagi 26 calon yang sudah lulus tahap pertama, yakni seleksi administrasi atau syarat umum calon. Adapun jadwal seleksi yang diumumkan KY adalah. Senin (3/5), tes tertulis pembuatan karya ilmiah berupa pemecahan masalah hukum. Para calon akan diberikan masing-masing kasus untuk dipecahkan.

Kemudian, pada Selasa (4/5) akan diadakan lagi tes tertulis berupa profile assesment. Jika calonnya adalah hakim, maka harus membuat catatan dan penjabaran tentang  putusan yang pernah dijatuhkan. Bila pengacara harus menjelaskan mengenai pembelaan yang pernah dibuat, lalu akademisi harus memberikan pendapat hukumnya.

Lalu, pada Rabu (5/5), calon akan diperiksa keadaan jiwanya melalui psikotest. Kamis (6/5) dan Jumat (7/5), calon mulai menjalankan wawancara terkait hasil karya ilmiah yang dibuat sebelumnya, kemudian test kesehatan di rumah sakit rujukan KY.

"Lima poin itu bagian dari seleksi tahap kedua, kalau sudah selesai nanti kita rapat, untuk menentukan siapa yang lulus ke tahap ketiga," ujarnya.

Di tahap ketiga nanti, setiap calon akan di wawancarai oleh seluruh anggota KY untuk mengklarifikasi hasil investigasi yang juga akan dilakukan KY. "Kami akan mengklarifikasi hasil investigasi laporan masyarakat tentang kekayaan, track record dan hal-hal lain," jelasnya.

Fokus PT Bandung

  • Fokus
    images/header.jpg
    PENGUMUMAN SELEKSI SEDERHANA PRAKUALIFIKASI
    Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Bandung akan melaksanakan Seleksi Sederhana Prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konsultansi secara elektronik sebagai berikut :   Pengumuman dapat diunduh disini Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    PEMANGGILAN PESERTA DIKLAT PRAJABATAN GOL. I DAN II TAHUN 2014
    Menindaklanjuti surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tanggal 30 Januari 2014 nomor 71/Bld/S/I/2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, diminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menugaskan calon peserta sebagaimana surat terlampir.   Surat dapat diunduh disini. Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    Undangan Rakor Ketua Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
        Diberitahukan kepada para Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar dapat hadir dalam acara RAKER Penyusunan Perencanaan/Pelaksanaan Anggaran berdasarkan skala prioritas untuk T.A. 2014-2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat disini. Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    USULAN KEGIATAN TAHUN 2015-2019 DAN RENSTRA PENGADILAN
    Diberitahukan kepada para Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung agar segera menyiapkan usulan kegiatan Tahun 2015-2019 dan Renstra Pengadilan Negeri di Website masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat disini.       Selengkapnya