Direktori Pekara Putus

Berita PT

KY Mulai Investigasi Calon Hakim Agung

08-06-2010 | Dimuat oleh admin


Tahapan investigasi ini akan dilakukan mulai hingga 26 Juni mendatang. Diharapkan, masyarakat ikut membantu memberikan masukan dan mengadu ke KY terkait rekam jejak calon hakim yang ikut seleksi.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner KY Zainal Arifin saat dihubungi SP di Jakarta, Senin (7/6). “Kami akan turun langsung ke lapangan melihat rekam jejak para calon hakim agung, seperti bagaimana kehidupan mereka sehari-harinya. Rekam jejak sejumlah calon hakim dari karier maupun nonkarier sangat penting diketahui, karena menyangkut integritas, kapabilitas, dan moralitas mereka selama menjalankan tugas,” katanya.

Komisioner KY lainnya Soekotjo Soeparto menambahkan, hasil investigasi lapangan dari masing-masing komisioner merupakan kumpulan temuan, wawancara, dan pengaduan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Tahapan ini memang untuk mengumpulkan rekam jejak para calon dari masyarakat atau dari siapa pun, baik yang memiliki kepentingan positif atau negatif. Semuanya akan kami tampung,” ujarnya.

Ketika Hakim Terteror

07-06-2010 | Dimuat oleh admin


Ungkapan itu adalah curahan hati hakim agung Imam Soebechi yang belakangan ini ”bermasalah” dengan Komisi Yudisial (KY). Bersama dua hakim agung lainnya, Valerine Kriekoff dan Marina Sidabutar, Imam melayangkan somasi kepada anggota KY, Zaenal Arifin. Ketiganya mendesak Zaenal mencabut pernyataannya di media massa, terutama dalam kaitannya dengan perkara peninjauan kembali (PK) kasus Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat.

Kasus itu bermula dari pengaduan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang kehilangan aset senilai Rp 6 triliun (Lapangan Gasibu) akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Analisis sementara KY menunjukkan, majelis PK tak profesional karena memutus berdasarkan novum atau bukti baru palsu atau cacat. Ada pernyataan dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung Khresna Menon mengenai hal itu. KY menyurati Mahkamah Agung terkait dengan hal itu dan meminta klarifikasi. Namun, hingga pekan lalu, klarifikasi itu belum diberikan.

Majelis PK, melalui Imam Soebechi, justru mengungkapkan rasa terganggunya atas dugaan KY. ”Palsu tidaknya novum adalah kewenangan peradilan pidana. Belum ada putusan pengadilan mengenai hal itu. Selain itu, hal ini juga masalah teknis yudisial. Bukan kewenangan KY,” ujarnya.

Sebenarnya tak cuma tiga hakim agung yang meradang dengan hasil pengawasan eksternal KY. MA secara kelembagaan juga terusik dengan langkah KY melaksanakan fungsinya. Beberapa hasil pengawasan KY yang diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tak dilaksanakan MA. MA mengambil alih hasil pengawasan itu karena berkenaan dengan teknis yudisial.

Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan

07-06-2010 | Dimuat oleh admin

JAKARTA - BADILAG; Berikut disampaikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.

KY : Novum Perkara Gasibu Bandung Diduga Tak Pernah Ada

31-05-2010 | Dimuat oleh admin


"Sementara ini begitu (tidak profesional) sebab belum ada penjelasan langsung dari yang bersangkutan kepada Komisi Yudisial," kata Komisioner KY, Zaenal Arifin, saat dihubungi via telepon, Minggu (30/5).

Menurut dia, Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kresna Menon sudah memberikan surat keterangannya kepada KY bahwa putusan pengadilan yang disampaikan pemohon PK sebagai bukti baru itu, ternyata berbeda dengan yang ditemukan PN Bandung dengan nomor perkara yang sama.

Fokus PT Bandung

  • Fokus
    images/header.jpg
    PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI) TAHAP VI TAHUN 2014 PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG SELAKU PANITIA DAERAH
    Menindaklanjuti Surat Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung Nomor: 10/Pansel/Ad Hoc TPK/IX/2014 Tanggal 24 September... Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    PENGUMUMAN SELEKSI SEDERHANA PRAKUALIFIKASI
    Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Bandung akan melaksanakan Seleksi Sederhana Prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konsultansi secara elektronik sebagai berikut :   Pengumuman dapat diunduh disini Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    PEMANGGILAN PESERTA DIKLAT PRAJABATAN GOL. I DAN II TAHUN 2014
    Menindaklanjuti surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tanggal 30 Januari 2014 nomor 71/Bld/S/I/2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, diminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menugaskan calon peserta sebagaimana surat terlampir.   Surat dapat diunduh disini. Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    Undangan Rakor Ketua Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
        Diberitahukan kepada para Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar dapat hadir dalam acara RAKER Penyusunan Perencanaan/Pelaksanaan Anggaran berdasarkan skala prioritas untuk T.A. 2014-2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat disini. Selengkapnya

Pengumuman PT Bandung