Direktori Pekara Putus

Berita PT

Hasil Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2010

27-07-2010 | Dimuat oleh admin

Surat selengkapnya unduh < disini >

MA Akan Bangun Pengadilan Pajak di Sejumlah Provinsi

27-07-2010 | Dimuat oleh admin


  "Antara MA dan Menteri Keuangan serta KY sudah terjalin kesepakatan mengenai pengembangan Pengadilan Pajak tersebut," kata Ketua MA Harifin Tumpa di Jakarta, akhir pekan lalu.

    Menurut Harifin, salah satu hasil koordinasi dengan Kemenkeu, yakni rencana membangun pengadilan pajak di setiap ibu kota provinsi. "Tapi, tentu saja kita melihat bagaimana efektivitasnya, seberapa banyak perkara di suatu daerah atau provinsi yang hendak dibangun Pengadilan Pajak itu," ujarnya.

    Ia mengungkapkan, MA akan membahas lebih lanjut teknis pembangunan Pengadilan Pajak, seperti biaya pembangunan gedung serta penambahan personel. "Sebab, mendirikan pengadilan di suatu daerah itu kan tidak gampang, memerlukan gedung, personel, dan berbagai perangkat dengan biaya yang tidak sedikit," tutur Harifin.

    Tidak itu saja, MA harus terlebih dahulu melakukan pembinaan teknis terhadap personel Pengadilan Pajak. Sebab, dengan peralihan kewenangan dari Kementerian Keuangan ke MA diharapkan disertai pula peningkatkan pelayanan, kualitas hakim, dan memperbaiki Pengadilan Pajak yang pernah menjadi sorotan tajam terkait kasus Gayus Tambunan.

    Dalam kesepakatan antara MA, Kementerian Keuangan, dan KY memang tidak disinggung mengenai revisi Undang-Undang (UU) No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Namun, sudah otomatis bakal direvisi jika menginginkan Pengadilan Pajak berada di bawah MA. "Dengan adanya ketentuan bahwa Pengadilan Pajak di bawah MA, tentunya harus ada amandemen atas UU Pengadilan Pajak," katanya.

Ketua MA : Sengketa Medis Hendaknya Diselesaikan dengan Mediasi dan Pemberian Ganti Rugi yang Layak

26-07-2010 | Dimuat oleh admin

JAKARTA - MA; Ketua Mahkamah Agung DR. H. Harifin A Tumpa, SH., MH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa medic tidak melulu harus masuk dalam kategori tindak pidana. Namun hendaknya diselesaikan dengan mediasi atau pemberian ganti rugi yang layak kepada si korban. Hal ini disampaikannya dalam acara Diskusi Urgensi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Peradilan Pidana pada Kamis, 22 Juli 2010 di Ruang Wiryono, Gedung MA, Jakarta Pusat.


Diskusi ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Para Hakim Agung dan sejumlah pimpinan dan anggota Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Bertindak sebagai pembicara Ketua Muda Pidana MA, DR. Artidjo Alkotsar, SH., LLM dan Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, DR. M. Nasser, Spkk, DI. Dalam paparannya, Ketua Muda Pidana MA berpendapat bahwa penyelesaian sengketa medic sering terjadi tarik menarik antara apakah pekerja medic yang diduga melakukan malpraktek harus diselesaikan melalui mahkamah kode etik lebih dahulu atau boleh langsung dengan proses hukum.

Diharapkan nantinya hasil diskusi ini dapat menjadi wacana bagi kedua belah pihak, yaitu MA dan MKHI. Persilangan dalam sengketa medic memang harus disikapi bijak, sebab sengketa medic melibatkan dokter/tenangan medic dengan pasien/ pengguna jasa kesehatan yang mengalami persilangan diantara kedua belah pihak. Persilangan ini dapat diarahkan menuju ke jalan paralel sehingga akan tercipta win win solution melalui mekanisme restorative justice. Dalam proses restorative justice diperlukan adanya mediasi
.

USULAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)

19-07-2010 | Dimuat oleh admin

Keu - Sesuai dengan pemberitahuan dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, maka dengan ini kami minta kepada seluruh Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung untuk segera menyampaikan PERTANGGUNGJAWABAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI) BULAN MARET, APRIL DAN MEI 2010 serta menyampaikan USULAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI) BULAN JUNI, JULI DAN KE-13 (DENGAN ACUAN BULAN JUNI) PALING LAMBAT TANGGAL 03 AGUSTUS 2010

PEMBUKAAN POR PEGAWAI PENGADILAN TINGGI BANDUNG

19-07-2010 | Dimuat oleh admin

BANDUNG - ADMIN;  Dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT RI yang ke-65, Pengadilan Tinggi Bandung mengadakan pertandingan beberapa cabang olah raga dan bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Bandung pada hari jum'at tanggal 16 Juli 2010 Ketua Pengadilan Tinggi Bandung secara resmi membuka POR PEGAWAI PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang dihadiri oleh Para Hakim, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Bandung.

Fokus PT Bandung

  • Fokus
    images/header.jpg
    PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI) TAHAP VI TAHUN 2014 PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG SELAKU PANITIA DAERAH
    Menindaklanjuti Surat Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung Nomor: 10/Pansel/Ad Hoc TPK/IX/2014 Tanggal 24 September... Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    PENGUMUMAN SELEKSI SEDERHANA PRAKUALIFIKASI
    Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Bandung akan melaksanakan Seleksi Sederhana Prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konsultansi secara elektronik sebagai berikut :   Pengumuman dapat diunduh disini Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    PEMANGGILAN PESERTA DIKLAT PRAJABATAN GOL. I DAN II TAHUN 2014
    Menindaklanjuti surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tanggal 30 Januari 2014 nomor 71/Bld/S/I/2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, diminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menugaskan calon peserta sebagaimana surat terlampir.   Surat dapat diunduh disini. Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    Undangan Rakor Ketua Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
        Diberitahukan kepada para Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar dapat hadir dalam acara RAKER Penyusunan Perencanaan/Pelaksanaan Anggaran berdasarkan skala prioritas untuk T.A. 2014-2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat disini. Selengkapnya