Menu Utama
Arsip-arsip
Artikel Terbaru
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Perumusan Keluaran Kegiatan (Output) beserta Satuannya
- Standar Biaya Tahun 2011
- Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010
- Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah AGung RI Periode Tahun 2009
- SEMA No. 12 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan
- SK KMA tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Kepegawaian
- Netralitas PNS dalam Pemilu (SE/07/M.PAN/7/2009)
- Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
Berita Lainnya
- PENGUMUMAN KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
- Pelantikan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung
- Selamat.....
- Bimbingan Teknis Kepaniteraan Peradilan Umum se wilayah Jawa Barat
- Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Perikanan Tahun 2012
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Agung Tahun 2011
- Perubahan Format Laporan Penyerapan Anggaran Tahun 2012
- RALAT JADWAL DIKLAT PRAJABATAN TAHUN 2012
- Pemberitahuan Pelaksanaan Acara Bintek Perkara Peradilan Umum
- Pembinaan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Links
Arsip-arsip Januari 2011
Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011 Peradilan Umum, TUN dan Militer
Di tulis pada Selasa, 25 Januari 2011 08:50:57 oleh admin
BANDUNG - ADMIN; Disampaikan surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor W11.U-323.UM.01.10/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 perihal Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri se Jawa Barat, Ketua PTUN Bandung dan Ka Dilmil II-09 Bandung.
Surat selengkapnya unduh < disini >
Pemberian Izin Kuliah Jenjang S1, S2 dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung RI
Di tulis pada Selasa, 25 Januari 2011 08:38:36 oleh admin
JAKARTA- MA; Bersama ini disampaikan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 008/Bua.2/Izin.01.3/I/2011 tentang Ketentuan Pemberian Izin Kuliah Jenjang S1, S2 dan S3 Bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang ditujukan kepada Yth : Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding serta Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
Surat selengkapnya unduh < disini >
PARA PEJABAT MA MENGISI FORMULIR LHKPN DARI KPK
Di tulis pada Jumat, 21 Januari 2011 10:05:00 oleh elna
JAKARTA-HUMAS, Rabu, 19 Januari 2011. Kepala Biro Kepegawaian Drs Aco Nur Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi para Pejabat di Lingkungan Mahkamah Agung RI dari Ketua MA, Pimpinan MA dan para Hakim Agung MA serta Para Pejabat Struktural Eselon I sampai dengan Eselon II di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Bertempat di Ruang Wiryono Lt. 2 di Gedung Mahkamah Agung RI. (pn,ds/ats)
Format LapBul Perkara dan Laporan Keuangan Perkara (keseragaman untuk Wilayah Jabar)
Di tulis pada Jumat, 21 Januari 2011 09:30:21 oleh elna
Diberitahukan kepada seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, agar membuat Laporan Bulanan Perkara Perdata, Pidana, Korupsi, PHI, serta Laporan Keuangan Perkara dan Denda sesuai format terlampir.
Laporan dikirimkan tiap bulan melalui email paling lambat tanggal 5 melalui alamat email panhuk@pt-bandung.go.id
Format dapat diunduh disini.
Surat Pengantar dapat diunduh disini
Pencatatan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas
Di tulis pada Rabu, 19 Januari 2011 10:53:39 oleh admin
JAKARTA- MA; Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 13/BUA/PL/I/2011 tentang Penegasan Kembali Pencatatan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) yang ditujukan Kepada Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia.
Surat selengkapnya bisa diunduh < disini >
Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Di tulis pada Rabu, 19 Januari 2011 10:47:41 oleh admin
JAKARTA - MA; Berikut ini kami sampaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 beserta lampirannya, perihal Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan (humas/all).
- Keputusan Ketua MA-RI No. 1-144/KMA/SK/I/2010
- Lampiran Terkait Keputusan Ketua MA-RI No. 1-144/KMA/SK/I/2010
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI
Di tulis pada Kamis, 06 Januari 2011 10:06:35 oleh admin
BANDUNG - ADMIN; Bersama ini disampaikan Surat Keputusan tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2011.
1. SK KMA Nomor : 001/KMA/SK/I/2011
2. SK Sekretaris MA Nomor : 001/Sek/SK/I/2011
3. SK Ka BUA Nomor : 1/SK/BU-a/I/2011
4. SK KPT Bandung Nomor : W11.U.001/KU.02.10/I/2011
Laporan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2010
Di tulis pada Rabu, 05 Januari 2011 09:07:15 oleh admin
JAKARTA - MA; Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 004/SEK/01/I/2011 tentang Laporan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2010, yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Kepala Pengadilan Militer Utama serta Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi di Seluruh Indonesia, diminta kepada seluruh Satker di lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung untuk segera menyusun Laporan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2010 dengan Aplikasi PP39 BAPPENAS (Formulir A).
Berikut ini kami sampaikan surat tersebut diatas.
PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI BULAN DESEMBER 2010
Di tulis pada Selasa, 04 Januari 2011 09:39:42 oleh admin
PT-BANDUNG, Admin : Menunjuk surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 615/SEK/01/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 perihal Pertanggungjawaban dimuka Tunjangan Khusus Kinerja bulan Oktober dan Nopember 2010, kekurangan pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja bulan Januari 2010 sampai dengan Juli 2010 serta daftar permintaan pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja bulan Desember 2010, dan sehubungan telah diterimanya Tunjangan Khusus Kinerja bulan Oktober, Nopember dan Desember 2010, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
2. Pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja bulan Desember 2010 melampirkan kelengkapan data pertanggungjawaban sebagai berikut:
a. Kwitansi Brutto diatas materai ditandatangani Bendahara Pengeluaran, KPA dan Ketua Pengadilan negeri;
b. Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja;
c. Rekapitulasi Daftar Hadir (Masuk dan Pulang);
d. Rekapitulasi Absensi Pegawai Pengadilan;
e. Foto copy bukti Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
f. Foto copy Rekening Koran pada bulan Tunjangan Khusus Kinerja dibayarkan;
g. SPTJM;
3. Pertanggungjawaban dimaksud sudah diterima oleh Pengadilan Tinggi Bandung paling lambat tanggal 06 Januari 2011
lampiran surat dapat dilihat disini