Pembekalan Administrasi Bagi Panitera dan Wakil Panitera di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2009

Di tulis pada Jumat, 29 Mei 2009 09:24:35 oleh admin 

JAKARTA - Badilum. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Cicut Sutiarso, SH. M.Hum  membuka secara resmi acara Pembekalan Administrasi Umum bagi Panitera & Wakil Panitera Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 08.00 WIB di Hotel Maharaja – Jakarta. Acara tersebut juga dihadiri oleh segenap Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pada kesempatan acara pembekalan ini yang diikuti 100 Panitera & Wakil Panitera seluruh Indonesia yang berlangsung selama 4(empat) hari tersebut, Direktur Jenderal menyampaikan bahwa pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial di bidang administrasi bagi para Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan, dalam rangka menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam pengelolaan organisasi pengadilan, baik untuk saat ini maupun untuk waktu yang akan datang.

Seperti diketahui, bahwa kompleksitas tantangan pengadilan dalam memenuhi dan atau menyelesaikan tuntutan masyarakat pencari keadilan, baik di bidang teknis judisial maupun teknis administrasi, bukanlah semakin ringan tetapi justru semakin berat. Untuk itu, melalui kegiatan Pembekalan Administrasi Umum bagi Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan ini dapat diharapkan semakin tersedianya sumber daya manusia yang kredibel dan profesional.

KMA Melantik KPT dan KPT TUN

Di tulis pada Jumat, 29 Mei 2009 08:44:40 oleh admin 

JAKARTA – MA. Ketua Mahkamah Agung melantik dan mengambil sumpah Tiga Ketua Pengadilan Tinggi dan Dua Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada hari Kamis, 28 Mei 2009 . Bertempat di Ruang Kusumah Atmadja, pukul 10.00 WIB, acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung, Wakil Ketua Bidang Nonyudisial Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Para Pejabat Eselon I dan II, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Para Ketua Pengadilan Negeri dari Empat Lingkungan Peradilan se-Jabodetabek, dan undangan lainnya. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 060 A/KMA/SK/IV/2009 tentang pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Surat Keputusan Nomor 068/KMA/SK/V/2009 tentang pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi.

Dalam sambutannya, Harifin A Tumpa mengatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi memiliki tanggung jawab dalam membentuk peradilan yang lebih baik ke depannya, khususnya dalam menjalankan kode etik dan prilaku hakim.

Berikut Nama Ketua Pengadilan Tinggi 1. SUGENG ACHMAD YUDHI, SH Jabatan Lama : Pembina Utama/ Hakim Utama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Jabatan Baru : Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 2. I GUSTI MADE ANTARA, SH Jabatan Lama : Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Jabatan Baru : Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar 3. Hj. PARTINIA ALAMSJAH, SH Jabatan Lama : Pembina Utama/ Hakim Utama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Jabatan Baru : Pembina Utama/ Hakim Utama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

Berikut nama para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 1. R.O. BARITA SIRINGIRINGO, SH Jabatan Lama : Hakim Utama Muda/ Pembina Utama Madya/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Jabatan Baru : Hakim Utama Muda/ Pembina Utama Madya/ Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 2. SUDARTO RADYOSUWARNO, SH Jabatan Lama : Hakim Utama/ Pembina Utama/ Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jabatan Baru : Hakim Utama/ Pembina Utama/ Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Pemalsuan Rekening dan Pencemaran Nama Baik Aco Nur

Di tulis pada Jumat, 29 Mei 2009 08:42:59 oleh admin 

Rekruitmen CPNS dan CAKIM dari Universitas untuk Tahun Anggaran 2009

Di tulis pada Jumat, 29 Mei 2009 08:41:11 oleh admin 

JAKARTA-MA. Dalam rangka rekruitmen CPNS dan Cakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2009, Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan suratnya nomor : 309/Bua.2/Peng.01.2/V/2009 yang di tujukan kepada beberapa Universitas di Indonesia.

Mahkamah Agung RI membuka seleksi penerimaan CPNS dan Cakim bagi alumnus/lulusan untuk Beberapa Universitas di Indonesia.

Untuk data para alumnus/lulusan yang berminat dan telah diterima paling lambat akhir Juli 2009 di Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI melalui :

1.Email : biro_kepegawaian_mari@yahoo.co.id

2.Website Mahkamah Agung : www.mahkamahagung.go.id

3.Website Biro Kepegawaian : sikep.mahkamahagung.go.id

Untuk Surat dan Lampirannya dapat di klik < disini >

Diklat Cakim Angkatan IV

Di tulis pada Rabu, 27 Mei 2009 08:28:29 oleh admin 

CIAWI-MA. Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa, Selasa (26/5) membuka Diklat Calon Hakim Angkatan ke IV di gedung Pusdiklat Mahkamah Agung, Megamendung, Ciawi.

Kepala Pusat Diklat Mahkamah Agung, Supandi menyatakan, bahwa para peserta Diklat Calon Hakim yang di ikuti dari 4 Lingkunga Peradilan diantaranya Calon Hakim Peradilan Umum jumlah 124 orang, Peradilan Agama jumlah 66 orang, Peradilan Tata Usaha Negara jumlah 27 dan Peradilan Militer jumlah 27 orang. Diklat Caalon Hakim Angkatan IV ini di laksanakan selama 3 bulan.

Dalam sambutannya, Harifin berpesan Diklat Cakim yang singkat ini agar dapat di pergunakan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta dalam penerimaan materi-materi yang di berikan oleh para pengajar maupun pembimbing. Dibandingkan pelatihan diklat calon Hakim dinegara Prancis selama 3 tahun.

Harifin juga meminta kepada Kepala Badan Diklat Litbang Mahkamah Agung, untuk lebih memperhatikan lagi dalam pemberian materi dengan kurikulum Diklat. Untuk waktu mendatang agar Diklat dapat memberikan motivasi agar terus dikembangkan. Tugas untuk terus memperluas wawasan selama di Diklat, untuk modal dalam pelaksanaan di lapangan.

Pembukaan Diklat Calon Hakim ini ditandai dengan disematkan tanda peserta secara simbolis kepada 4 orang perwakilan dari peserta Diklat Calon Hakim oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Perubahan Pertama SK KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008

Di tulis pada Selasa, 26 Mei 2009 09:02:13 oleh naz 

JAKARTA-MA. Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia dalam suratnya NOMOR : 069 / KMA / SK / V / 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Penggunaan Kotak Pos 2940 Biro Keuangan MA-RI

Di tulis pada Senin, 25 Mei 2009 08:58:35 oleh admin 

BANDUNG-Admin. Untuk tertib administrasi pelaksanaan realisasi dan pelaporan MA-RI, Kepala Badan Urusan Administrasi dengan suratnya Nomor : 87a/BUA/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 menginformasikan bahwa Biro Keuangan MA-RI telah membuka alamat kotak pos (PO BOX 2940) khusus untuk pengiriman surat-surat dari satuan kerja, yang dialamatkan kepada Biro Keuangan Mahkamah Agung.

Ujian Tahap II Bakal Calon Hakim Agung

Di tulis pada Jumat, 22 Mei 2009 02:50:14 oleh admin 

JAKARTA-KY. Komisi Yudisial Republik Indonesia mengundang Bakal Calon Hakim Agung yang lulus seleksi persyaratan administratif untuk mengikuti Seleksi Tahap ke II yang meliputi : penyelesaian kasus hukum (legal case problem solving), profile Assessment, pemeriksaan kesehatan dan wawancara pendalaman (karya ilmiah dan legal case) pada tanggal 1 s/d 5 Juni 2009.

Surat, tempat dan jadwal selengkapnya dapat dilihat di www.komisiyudisial.go.id atau unduh < disini >

PELATIHAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI ANGKATAN VI

Di tulis pada Jumat, 22 Mei 2009 01:25:22 oleh admin 

JAKARTA-MA. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial telah mengirimkan 2 surat dengan nomor: 17/Wk.MA.Y/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia. Perihal Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi Angkatan VI untuk mendukung rencana program sertifikasi Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

 

Untuk daftar nama calon peserta dikirim ke Sekretariat Panitia Pelaksana Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi Angkatan VI melalui faks nomor (021) 3521258, dan (021) 3861358, selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2009.

 

Lampiran surat-surat tersebut:

1. Mengenai persyaratan pelatihan hakim dalam perkara korupsi angkatan VI dapat didownload di sini.

2. Daftar jumlah calon peserta dapat didownload di sini.

Pencabutan Pembekuan Sementara Rekening Milik Pemerintah

Di tulis pada Selasa, 19 Mei 2009 12:11:46 oleh admin 

JAKARTA-HUMAS. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan telah mengeluarkan surat dengan nomor : S-2481/MK.5/2009, S-2480/MK.5/2009, S-2479/MK.5/2009, S-2478/MK.5/2009 tanggal 30 April 2009 yang pada pokoknya mengenai pencabutan pembekuan sementara rekening milik pengadilan dan pengaktifan kembali rekening tersebut.

Selain itu, melalui suratnya nomor : S-2482/MK.5/2009 tanggal 30 April 2009. atas nama Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan juga telah melayangkan surat kepada Sekretaris Mahkamah Agung, perihal persetujuan pembukaan 577 rekening lainnya milik Pengadilan sebagaimana Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3

Selanjutnya rekening yang baru dibuka tersebut agar dilaporkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening dan dilampirkan pada laporan Keuangan Mahkamah Agung RI.

Pelatihan Lanjutan Data Base Kepegawaian

Di tulis pada Selasa, 19 Mei 2009 12:04:44 oleh admin 

JAKARTA-MA. Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Training of Trainer (TOT) dan Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung telah mengirimkan surat Nomor : 216/Bua.2/07/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang ditujukan kepada para Direktur Jenderal Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, serta para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya untuk segera mengirimkan data peserta sesuai dengan ketentuan dan persyaratannya.

Ketentuan Umum Pelatihan .

Daftar Peserta Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian Lanjutan Bagi Para Trainners (TOT) .

Daftar Peserta Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian Bagi Para Pemula .

Form Biodata Peserta

Beban Kerja dan Rincian Kerja serta Data Kepegawaian

Di tulis pada Senin, 18 Mei 2009 01:48:13 oleh admin 

Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 204/Bua.2/07/V/2009 tertanggal 08 Mei 2009 perihal tersebut diatas, dalam rangka mendukung kelancaran pembaharuan, keterbukaan dan kinerja untuk pencapaian remunerasi 100% maka dengan ini kami kirimkan contoh perhitungan beban kerja dan rincian kerja data pegawaian, untuk diperbanyak dan di isi oleh semua Hakim dan Pegawai.

data tersebut agar secepatnya dapat diterima di Pengadilan Tinggi Bandung, paling lambat tanggal 22 Mei 2009, dalam bentuk soft copy (CD) dan hard copy, untuk selanjutnya kami teruskan kepada Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.

demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan

Beban Kerja dapat di download disini

Fit and Propertest bagi Calon Ketua PN Kelas IA Khusus

Di tulis pada Senin, 18 Mei 2009 09:19:27 oleh admin 

Peserta fit & Propertest Calon Ketua PN Klas IA Khusus

JAKARTA-Badilum. Fit & Proper Test untuk menjadi Pimpinan pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung diikuti 39 orang peserta, terdiri dari Ketua dan Wakil PN Klas I A, Hakim PN Klas I A Khusus,  serta KPN Klas IB di seluruh wilayah RI. Pada Fit & Proper Test kali ini juga diikuti oleh 3 orang Wanita yang menjadi Ketua Pengadilan Negeri pada Klas IB.

Sebelum peserta melaksanakan ujian, terlebih dahulu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial memberikan pengarahan kepada seluruh peserta " bahwa kesempatan seleksi kali ini adalah untuk mencari Pimpinan Klas I A Khusus dan tidak menutup kemungkinan pada kesempatan lain, seluruh pimpinan klas I A di seluruh wilayah RI juga akan dilakukan uji seleksi".

Seleksi dilakukan selama 3 (tiga ) hari berturut-turut sejak  Selasa tanggal 12 Mei 2009 s/d Kamis tanggal 14 Mei 2009 dilakukan di Gedung Pusat Mahkamah Agung RI, Jl. Merdeka Utara Jakarta dimulai pukul 09.00 WIB s/d selesai setiap harinya. Peserta akan dihadapkan dengan 8 (delapan) orang penguji : H. Abdul Kadir Mappong, SH, Djoko Sarwoko, SH, MH, Dr. Mohammad Saleh, SH, MH, Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM, Atja Sondjaja, SH, MH, M. Hatta Ali, SH, MH, Moegihardjo, SH, Dirjen Badan Peradilan Umum Cicut Sutiarso, SH, MHum serta Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Siti  Nurdjanah, SH, MH selaku Sekretaris Uji seleksi. Materi yang diujikan adalah Pidana, Perdata serta Manajemen Administrasi Pengadilan.

Penanganan Tenaga Honorer di Lingkungan Mahkamah Agung RI

Di tulis pada Senin, 18 Mei 2009 09:00:38 oleh admin 

JAKARTA-MA. Mempertimbangkan belum dapat diprosesnya usulan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung telah mengajukan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negarai dengan Nomor : 293/Bua.2/Peng.01.2/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 perihal penanganan tenaga honorer di lingkungan Mahkamah Agung yang tidak dibiayai oleh APBN/APBD.

Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat

Di tulis pada Selasa, 12 Mei 2009 12:05:07 oleh admin 

JAKARTA-MA. Ketua Mahkamah Agung RI melalui suratnya Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, menyampaikan sikap atas adanya perselisihan diantara beberapa organisasi advokat terutama dalam hal penyumpahan dan beracara di pengadilan.

Surat selengkapnya dapat diunduh < disini >

Peningkatan Citra harus Diupayakan oleh Seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan

Di tulis pada Selasa, 12 Mei 2009 11:48:18 oleh admin 

SURABAYA-badilag.net. Seluruh hakim dan pegawai pengadilan di semua tingkatan dan lingkungan se Indonesia dituntut untuk melakukan introspeksi, mawas diri dan peningkatan kualitas diri dalam rangka memberi pelayanan terbaik kepada publik. Dengan demikian maka citra pengadilan akan terpelihara dan meningkat lebih baik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan citra  adalah peningkatan transparansi, ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada publik. Untuk itu, MA terus membangun sistem, sarana dan kerjasama dengan berbagai pihak. Di antaranya, kerjasama dengan In-ACCE Project (Proyek Peningkatan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Niaga) yang didukung oleh USAID dalam membangun sistem manajemen perkara dan informasi publik berbasis teknologi di 5 PN percontohan, yaitu di Jakarta Pusat, Makassar, Surabaya, Semarang dan Medan.

 

Peluncuran Akbar di PN Surabaya.

PN Surabaya adalah PN percontohan ketiga yang menerapkan sistem otomasi secara penuh dalam melakukan proses peradilan dan informasi publik. Yang keempat  dan kelima adalah PN Semarang dan PN Medan, yang peluncurannya akan dilakukan bulan ini juga. Sedangkan PN sebelumnya yang sudah menerapkan sistem otomasi adalah PN Jakarta Pusat dan PN Makassar.

Peluncuran di PN Surabaya dilakukan oleh WKMA Bidang Yudisial, H. Abd Kadir Mappong, SH. yang dihadiri oleh DR. Suharto, SH, mantan Tuada Perdata MA yang kini menjadi penasehat In-ACCE Project, Wakil Walikota, Panitera MA, Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, Perwakilan USAID, Ketua-ketua dan para hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang ada di Surabaya dan undangan lainnya.

Abd. Kadir Mappong menyatakan bahwa dengan sistem otomasi ini, diharapkan efektifitas, efisiensi, keterbukaan dan akuntabilitas tahapan-tahapan proses peradilan dapat dicapai dengan baik.

Publik menjadi lebih mudah untuk mengetahui proses peradilan, sekaligus mengawasinya. Dengan demikian, para pencari keadilan diharapkan dapat merasakan keadilan, kecepatan proses, kepastian dan biaya ringan.

Sebaliknya, dengan sistem otomasi dan informasi publik ini, pihak pengadilan dapat bekerja secara efisien, efektif dan akuntabel. Dengan demikian pelayanan terbaik dapat diberikan oleh pihak pengadilan.

Sementara itu, pihak USAID yang diwakili oleh Deeny Simanjuntak, didampingi  oleh David S Anderson, menyatakan bahwa pembangunan sistem otomasi dan informasi publik ini adalah berkat kerjasama In-ACCE Project dan MA-RI.  USAID melihat pentingnya lembaga peradilan dilakukan secara adil, efisien, tepat dan transparan.  “Tujuan reformasi peradilan yang ada pada cetak biru MA perlu didukung”, tegas Deeny. “Itulah sebabnya, pelayanan yang diberikanpun tidak hanya pada perkara tipikor dan niaga saja, tapi diperluas untuk semua perkara”, tambahnya lagi.

Beban Kerja dan Rincian Kerja serta Data Kepegawaian

Di tulis pada Senin, 11 Mei 2009 12:56:39 oleh admin 

 

JAKARTA-MA. Untuk mendukung kelancaran pembaharuan, keterbukaan dan kinerja guna pencapaian remunerasi 100%, Sekretaris Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat Nomor 204/Bua.2/07/V/2009 tanggal 08 Mei 2009 yang ditujukan kepada 1. Para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding 2. Para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia perihal dukungan kelancaran pembaharuan, keterbukaan dan kinerja untuk pencapaian renumerasi 100%

 

 

KMA Hadiri Rapat Koordinasi di Kantor MK

Di tulis pada Jumat, 08 Mei 2009 10:13:35 oleh admin 

JAKARTA-MA, Kamis 07 Mei 2009 Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa hadiri Undangan Rapat Koordinasi Tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Kantor Mahkamah Konstitusi.

Rapat Koordinasi yang di buka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mulai pukul 10.00 WIB di Ruang Delegasi Ketua Mahkmah Konstitusi berlangsung secara tertutup.

Dalam Rakor tersebut tampak Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI (KAPOLRI), Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ketentuan Mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah S1 dan S2

Di tulis pada Selasa, 05 Mei 2009 03:58:53 oleh admin 

JAKARTA-MA, Menindaklanjuti surat sebelumnya Nomor 191/Bua.2/07/X/2008, Kepala Badan Urusan Administrasi mengeluarkan surat Nomor 196/Bua.2/07/IV/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia perihal perubahan ketentuan yang dipersyaratkan untuk mengikuti ujian penyesuaian.

Petunjuk Izin Penyidikan

Di tulis pada Selasa, 12 Mei 2009 12:15:39 oleh admin 

SEMA No. 09 Tahun 2009 tentang Petunjuk Izin Penyidikan terhadap Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD.

Tidak ada arsip gallery